Reses Dapil IV DPRD Deliserdang, Jika PTPN Tak Kasih Untuk Kuburan Kuasai Aja Lahannya…
DELI SERDANG (medanbicara.com) – Tim Reses Daerah Pemilihan (Dapil IV) DPRD Deliserdang melaksanakan reses di Kantor Camat Lubuk Pakam, Rabu (4/7/2018).
Hadir dalam reses anggota DPRD Deliserdang dari Dapil IV, Ir Henry Dumanter Tampubolon, Edison Marpaung, Benhur Silitonga, Henry Rosmawati Sitanggang, Camat Lubuk Pakam, Khairul Azman, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang Mahruzar, para Kepala Desa dan Lurah Se Kecamatan Lubuk Pakam, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang.
Dalam reses masyarakat mengeluhkan penyaluran beras miskin (raskin), irigasi dan jalan rusak serta keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum.
“Raskin seharusnya dibagi ke warga yang miskin dan tidak mampu bukan kepada warga yang kaya. Raskin harus dibagikan kepada yang tepat, kami juga meminta agar lorong-lorong ditempatkan dibangun agar saat hujan tidak banjir,” kata Mauluddin, warga Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam.
Usmianto, warga Jalan Antara, Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam mengeluhkan air bersih yang tersendat-sendat dari PDAM Tirta Deli dan jalan rusak.
“Masalah jalan rusak sudah dimusyawarahkan di kantor desa akhir Tahun 2017 lalu, namun sampai sekarang belum ada realisasi,” ujar Usmianto.
Kepala Desa Pasar Melintang, David Sagala menanyakan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa Pasar Melintang. Dirinya juga mengeluhkan irigasi yang rusak akibat pembangunan jalan tol dan banyaknya hama tikus yang merusak lahan pertanian warga.
“Antar lahan pertanian warga dengan jalan tol ada parit yang menjadi sarang tikus. Kami juga saat ini kesulitan Tempat Pemakaman Umum (TPU), kami mohon agar pak Bupati dan pak dewan memberikan lahan untuk TPU,” sebut David Sagala.
Menanggapi keluhan warga terkait raskin, Parlaungan Harahap perwakilan Dinas Sosial Deliserdang menerangkan yang melakukan pendataan penerima program beras raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) langsung Kementrian Sosial bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Yang melakukan pendataan raskin dan PKH adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKSK) dari Kementrian Sosial. Jika ada keluarga yang tidak mampu tidak mendapatkan raskin dapat melapor ke Dinas Sosial,” ujarnya.
Anggota DPRD Deliserdang Edison Marpaung meminta agar Dinas Sosial Deliserdang serius menangani masalah raskin dan PKH. “Masalah TPU akan kita bicarakan dengan PTPN II. Kalau lahan tidak dikasih masyarakat langsung saja menguasai lahan,” sebut Edison Marpaung.
Sementara, Ir Henry Dumanter Tampubolon menegaskan jika raskin tidak dapat sasaran maka penerima raskin bisa diganti melalui rapat desa.
“Jika penerima raskin tidak tepat sasaran bisa diganti melalui rapat desa,” pungkas Henry Dumanter Tampubolon.
Sedangkan Benhur Silitonga menjelaskan Peraturan daerah (Perda) RTRW belum disahkan. “Dalam waktu dekat Perda RTRW akan disahkan, untuk Desa Pasar Melintang rencana tata ruangnya pemukiman,” jelas Benhur Silitonga. (man)
