Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe saat menerima pernyataan komitmen dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. VM Ambar Wahyuni, MM, Ak CA usai penandatanganan. (ist)
Loading...

RANTAUPRAPAT (medanbicara.com)-Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe melakukan penandatangani Pernyataan Komitmen penyelesaian peningkatan opini dan penyerahan Matriks Action Plan pada pemerintah Daerah yang belum memperoleh Opini WTP, Rabu (26/06/2019), di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) BPK Per-19 Juni 2019, kemudian Pengarahan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara tentang Langkah-Langkah Meningkatkan Pencapaian Opini dan

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Dra VM Ambar Wahyuni, MM, Ak CA dalam kegiatan itu menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menjelaskan masalah signifikan yang mempengaruhi opini atas LKPD TA. 2018, langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan Pemerintah daerah, dan pedoman/ketentuan terbaru yang berhubungan dengan permasalahan opini.

Kemudian, untuk mendorong Kepala Daerah dan jajarannya untuk berkomitmen menindaklanjuti permasalahan yang mempengaruhi opini sehingga opini atas LKPD TA. 2019 dapat meningkat lebih baik, selain itu adalah untuk menyampaikan progress tindak lanjut ke-BPK setiap bulan selama semester II Tahun 2019.

Pada kesempatan itu Ambar Wahyuni menjelaskan tentang jenis pemeriksaan BPK, yang pertama, Keuangan yaitu Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dapat menghasilkan Opini, kedua, Kinerja yaitu Pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, ketiga, Dengan Tujuan Tertentu yaitu Pemeriksaan terkait keuangan (Belanja, Pendapatan) Pemeriksaan Investigasi yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara itu juga menegaskan bahwa Opini adalah pernyataan pofesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, Kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah (SAP), Kecukupan pengungkapan (adequate dislosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Acara yang dihadiri 16 Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Sumatera Utara tersebut, terlihat juga hadir Inspektur Kabupaten Labuhanbatu, Zainuddin Harahap, Kepala BPKAD Indra Sila dan Kadis Kominfo Labuhanbatu, H Muhammad Ihsan Harahap, ST. (syah)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY