DPRD Medan Akan Panggil Pengelola Depo Kontainer
MEDAN (medanbicara.com)-Untuk memperlancar arus pengiriman barang eksport di Pelabuhan Belawan, pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan diminta turun tangan dan peduli soal perbaikan pelayanan depo transportasi kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan.
Bahkan, pengelola depo pun akan segera dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Medan. Sebab, banyak keluhan pelaku ekspor dan para sopir terkait lambatnya pelayanan depo. Sehingga, arus pengiriman barang eskspor selalu terkendala.
“Kita minta peran OP Belawan peduli dan memperhatikan situasi kegiatan di pelabuhan. Harapan kita agar pemilik depo kontainer segera membenahi dan peningkatan pelayanan. Sehingga kegiatan eskpor lancar dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut,” ujar anggota Komisi C DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan, Senin (21/5).
Dikatakan Sitompul, yang membidangi perekonomian itu, keberadaan depo kontainer di Belawan banyak dikeluhkan pelaku usaha dan sopir. Pemilik depo dinilai tidak peduli soal kelancaran arus pengiriman barang. Pelayanan depo yang lambat dipastikan merugikan pelaku usaha dan sopir.
“Kita sangat menyesalkan tindakan pengusaha depo yang kurang respon terhadap keluhan pelaku usaha. Sama halnya OP dinilai mandul tidak mampu menindak pengusaha depo yang tindak mendukung kelancaran kegiatan ekspor. Seharusnya, semua itu tanggungjawab OP," ujar Sitompul.
Dikatakannya, terkait macetnya arus pengiriman barang eksport di Belawan, pihak DPRD Medan akan memanggil pihak pengelola depo kontainer untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan. Dalam rapat itu nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder.
“Tujuannya untuk diminta keterangan, apa masalahnya sehingga dapat diambil solusinya. Mungkin melalui RDP bisa persoalan diselesaikan," tegas Sitompul.
Sebelumnya, seorang pelaku usaha, Susilo, mengatakan, keberadaan depo kontainer barang eksport di pelabuhan Belawan perlu perbaikan pelayanan. Menurut dia, selain dikeluhkan pelaku usaha, juga dikeluhkan para supir kontainer akibat kebijakan depo yang lambat dan tidak mau tahu.
"Sistem kerja depo tidak efisisen, selain menghambat arus pengiriman barang, juga mengurangi pendapatan supir kontener kerena kehilangan trip. Seharusnya pihak OP harus turun tangan menindak bahkan mengevaluasi pemilik depo yang tidak memberikan pelayanan yang prima," ujar Susilo. (eko fitri)
