Masalah Infrastruktur Masih Menjadi Sorotan Di Dapil IV
MEDAN (medanbicara.com)-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur. Infrstruktur masih menjadi topik utama yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Seperti yang diungkapkan anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul MA Simanjuntak, saat menyampaikan laporan hasil reses pertama anggota DPRD Kota Medan pada rapat paripurna, Senin (4/6) sekira.
Paul Simanjuntak juga mengungkapkan, jalan rusak di kawasan Jalan Masjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan dan Jalan Sentosa Lama. Selain itu permasalahan KTP elektronik yang dialami warga jalan Sentosa Lama, sudah setahun melakukan perekaman, namun tak kunjung kelar. Masalah air juga melanda warga di sana, dimana air kucuran PDAM Tirtanadi itu hanya hidup di jam-jam tertentu saja.
Sementara di jalan Sei Kera, Medan Perjuangan, warga minta perbaikan drainase dan perbaikan jalan. Masyarakat juga meminta dilakukan perawatan lampu jalan setiap tiga bulan, karena banyak rusak dan mengakibatkan rawan kriminalitas.
"Persoalan KTP juga masih banyak masalah, karena biaya pengurusannya mahal. Juga masalah BPJS, banyak penyakit yang tidak tertampung dalam BPJS,” sebut Paul.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli dan dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, itu Paul meminta agar Pemko Medan memiliki konsep pembangunan yang jelas, agar tak saling tumpang tindih.
Pembenahan jalan rusak diharapkan tak hanya sekedar tambal sulam saja, karena mengakibatkan jalan makin tinggi dan berdampak ke rumah warga yang sering ketuban curah air. Meminta bongkar tembok warga karena sudah menutup akses warga.
“Dimohonkan juga kepada walikota agar tidak mempersulit pengurusan KTP, KK dan lainnya seperti di Kecamatan Medan Tembung. Diminta juga agar menambah bak sampah, armada sampah dan menjadwalkan pengangkutan sampah,” kata Paul.
Di bidang pendidikan, Pemko diminta agar menambah bea siswa, dan membuat pendataan jumlah gaji honor.
“Disini kami juga menyimpulkan, masalah air, listrik dan gas masih menjadi kendala masyarakat. Terutama PDAM Tirtanadi yang pelayanannya mengecewakan,” pungkasnya. (eko fitri)
