Bos Lembaga Survei Jadi Target Utama Pembunuhan Perusuh 22 Mei, Tunggu Dalangnya Sudah Dikantongi…
JAKARTA (medanbicara.com)-Polri menyebut uang Rp 150 juta milik HK atau leader perusuh 22 Mei digunakan untuk membeli senjata, yang akan digunakan untuk membunuh. HK hendak menggunakan uang itu untuk membeli senjata laras pendek dan laras panjang.
“Rp 150 juta itu buat beli senjata. Baru Rp 50 juta dapat senjata, sisanya untuk beli senpi laras panjang. Kalau laras pendek kan ada empat tuh,” Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Media Center Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selasa (28/5/2019).
Dedi menegaskan uang ratusan juta rupiah itu bukan honor untuk HK. Upah pasca-rusuh akan dijanjikan setelah HK berhasil melayangkan aksinya, salah satunya membunuh 4 pejabat negara.
“Honor untuk aksi dikasih lagi dan ada janji juga pokoknya kalau kamu berhasil mengeksekusi satu yang apa namanya empat. Tapi satu dulu yang harus dieksekusi dulu yang lembaga survei itu loh. Kalau misalnya kamu dapat itu, hajar dulu yang lembaga survei, nanti baru dikasih uang dan seluruh keluarganya ditanggung,” ujar Dedi mengulangi perintah yang diterima HK.
Dedi belum mengetahui nominal upah yang dijanjikan untuk HK. Soal siapa aktornya, Dedi juga masih merahasiakannya. Pihaknya akan mengungkap setelah pemeriksaan lebih lanjut.
“Enam kan ada leader-nya, di situ kan ada aktor intelektual yang mendesain semua itu. Di atas ada pendana juga yang kasih uang Rp 150 juta tapi dalam bentuk dolar Singapura, kasih ke aktor intelektual, kasih kan ke ini nih (ke para tersangka),” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan dalang yang memerintahkan untuk membunuh 4 tokoh nasional sudah diketahui identitasnya. Namun Wiranto meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan kepolisian.
“Sudah, sudah, dalangnya sudah diketahui. Ya nggak bisa (diungkapkan dari mana aktornya), nanti tunggu kepolisian saja. Tunggu, tunggu. Tunggu saja, nanti kan ada pemeriksaan,” ujar Wiranto di kantor PPATK, Jalan Ir H Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. (dtc)
