DPRD Sumut Tolak Bandara Kualanamu Dikelola Asing
MEDAN (medanbicara.com)-Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menolak pengelolaan Bandara Kualanamu Internasional kepada negara asing sebagaimana yang ditawarkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus santoso kepada negara Selandia Baru.
"Tentu saja kita menolaknya," katanya ketika dihubungi wartawan, Jumat (03/11/2017).
Menurut dia, Bandara Kualanamu sebaiknya tetap dikelola anak bangsa jika emang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Angkasa Pura II tidak mampu mengelolanya.
"Sebab Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara internasional yang memiliki predikat terbaik di Indonesia," katanya.
Zeira menjelaskan, Bandara Kualanamu terkoneksi dengan akses transportasi Kereta Api. "Jika bandara ini dikelola pihak asing, kita sangat kecewa. Sebab dampak dari peralihan itu imbasnya kepada karyawan," ungkapnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Labuhanbatu, Labura dan Labusel ini berharap Otorita Bandara Kualanamu harus mampu meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa penerbangan.
"Jangan karena tidak mampu mengelola bandara malah langsung mengambil jalan pintas dengan menawarkan ke pihak asing, ini akhirnya bisa menyulitkan rakyat sendiri," katanya.
Zeira belum bisa memahami alasan Kemenhub ingin mengalihkan pengelolaan Bandara Kualanamu kepada pihak asing. Padahal bandara ini masih memiliki benefit yang signifikan terhadap Negara. Baik dari segi ekonomi maupun sosial.
"Sebaiknya pusat harus lebih dalam lagi mengkaji jika ingin mengalihkan pengelolaan bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut ini kepada asing," ujarnya.
Dia berpendapat, lebih baik Dirjen Perhubungan mempercepat roadmap pembangunan Bandara Kualanamu menjadi bandara kelas dunia sebagai pintu gerbang Indonesia paling barat. "Dengan demikian akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat Sumut," katanya. (bam)
