Gubernur Sumut Studi Kebencanaan di Jepang
JEPANG (medanbicara.com)-Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunung Asama Volcano, Jepang, Kamis (30/11/2017). Di sana, Erry belajar (studi) tentang kebencanaan.
Selama kunjungan kerjanya, Erry didampingi 3 bupati dan 1 wali kota. Yakni Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. Ikut juga Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring.
Studi kebencanaan ini berlangsung di kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office di bawah kaki Gunung Asama Volcano, Jepang, 145 km dari Kota Tokyo.
Delegasi Sumut mendapat penjelasan tentang gunung berapi dari sejumlah pejabat setempat. Di mana lima gunung berapi aktif dan berbahaya di Jepang adalah Gunung Fuji, Sakurajima, Asama, Shinmoedake dan Gunung Aso.
Gunung Asama aktif 3 April 1783 dengan ledakan cukup besar yang menewaskan 35 ribu jiwa. Letusan terakhir pada 2 Februari 2009 menyebabkan hujan abu menyelimuti Kota Tokyo. Hingga kini, penanggulangan bencana oleh pemerintah Jepang cukup baik.
Usai pertemuan, Erry menjelaskan di Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif. Yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut memiliki risiko tinggi untuk terpapar dan terkena bencana alam lainnya seperti banjir, longsor dan gempa.
“Jepang dikenal dengan daerah rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi. Namun teknologi penanganannya cukup canggih. Kesiapsiagaan mereka baik. Mudah-mudahan banyak manfaat dari Jepang ini nantinya bisa dipelajari dan diterapkan di Sumut,” ucap Erry.
Erry menjelaskan, pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting. Sebab, bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.
“Hanya dalam sekejap karena bencana, masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali terperosok ke dalam kemiskinan,” katanya.
Erry menyebutkan, Pemprov Sumut mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana. Di antaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami bersama Bupati dan Wali Kota saling ingat-mengingatkan bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana,” katanya. (bsk)
