Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Kalah Dari Vietnam
MEDAN (medanbicara.com)-Meskipun anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan sangat besar yakni mencapai Rp400 Triliun lebih, namun kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih belum baik. Bahkan, masih kalah dengan negara Vietnam.
“Anggaran 20% dari total APBN tersebut merupakan suatu pemihakan yang nyata bagi pendidikan dan riset Indonesia. Anggaran tersebut dialokasikan bagi program-program prioritas pendidikan dan penelitian antara lain Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, Bantuan Operasional Sekolah, Riset, dan program lainnya. Sayangnya, kualitas pendidikan Indonesia masih belum baik. Padahal, porsi anggaran yang dikucurkan APBN sangat besar mencapai 400 triliun lebih, berbeda dengan Vietnam, ” kata Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) 2018 di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (17/1).
Hadir dalam Rakernas Kemenristekdikti itu, Menristekdikti, Prof.Mohamad Nasir, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, R Basuki Hadimuljon, Gubernur Sumatera Utara, HT.Erry Nuradi, Rektor USU, Prof Runtung Sitepu, Wali Kota Medan, T.Dzulmi Eldin. Tidak hanya itu, para rektor seluruh Indonesia serta pemangku kebijakan dunia pendidikan tinggi juga hadir.
Suasana Rakernas Kemenrisetdikti 2018 di Gelanggang Mahasiswa USU, Rabu (17/1)/ist
Sri Mulyani membeberkan, Indonesia dan Vietnam sama-sama memberikan porsi 20% dari anggaran pemerintah untuk porsi pendidikan. Tapi hasilnya sangat berbeda.
”Vietnam lebih maju dari kita, hal ini menjadi PR bagi dunia perguruan tinggi khususnya,” katanya.
Oleh karena itu, dia berharap, momentum Rakernas ini bisa mendorong seluruh perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas SDM bangsa. Sebab, pendidikan memiliki peranan sangat penting di dalam kemajuan suatu bangsa. Karena hal itulah maka pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi harus menjawab semua ini.
“Daya saing bangsa berpondasi kepada pendidikan. Tanpa kulitas pendidikan baik, Indonesia tidak bisa bersaing di tataran global, bahkan akan semakin terlempar dari zona aman karena itulah maka fungsi pendidikan sangatlah penting,” sebutnya.
Menrisetdikti, M Nasir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat diulosi Rektor USU, Prof Runtung Sitepu pada acara Rakernas Kemenrisetdikti 2018 di Gelanggang Mahasiswa USU, Rabu (17/1)./ist
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai bentuk program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Konstitusi kita memandatkan jumlah alokasi pengeluaran pendidikan harus setidaknya mencapai 20 persen dari total anggaran,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan, infrastruktur memang menjadi hal yang menjadi fokus di masa pemerintahan saat ini. Namun, pemerintah tetap mengutamakan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebagai bukti, lanjut dia, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasi anggaran sebesar Rp 440,9 triliun atau 20 persen dari total APBN.
"Kemajuan suatu negara untuk mengejar ketertinggalan sangat tergantung pada tiga faktor yakni, pendidikan, kualitas institusi dan kesediaan infrastruktur. Pertemuan ini sangat penting untuk membangun fondasi kemajuan bangsa Indonesia, karena di tangan pemimpin, perguruan tinggi sumber daya manusia, riset dan inovasi dikelola,” ujarnya.
Menurutnya, dunia pendidikan menjadi garis depan di era digital. Perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, juga harus mampu merespon kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara online, sehingga perguruan tinggi tidak ditinggalkan atau harus tutup.
“Dunia cepat berubah, kita harus mampu cepat adaptif dengan tetap menjaga karakter Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menristekdikti, Prof. Mohamad Nasir mengatakan, perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia.
Segala hal menjadi tanpa batas (borderless) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited), karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.
"Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pendidikan tinggi,"katanya.
Dikatakan Nasir, tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kemenristekdikti agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global.
“Kebijakan strategis perlu dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, risbang hingga inovasi. Saya berharap dalam Rakernas ini dapat dihasilkan rekomendasi pengembangan iptek dikti dalam menghadapi revolusi industri 4.0,” ujar Nasir. (eko fitri)
