Managemen PSMS Dinilai Tidak Transparan
MEDAN (medanbicara.com) – Sikap manajemen yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran PSMS dinilai sebagai bentuk penghianatan kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan pengamat kebijakan anggaran, Elfanda Ananda terkait senilai miliaran rupiah dana yang dikelola segelintir manajemen PSMS, yang tidak jelas.
"PSMS itu sudah menjadi klub sepak bola milik masyarakat. Jadi pertanggungjawabannya harus disampaikan ke masyarakat," ungkap mantan Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu kepada wartawan, Senin (09/11).
Sepanjang 2015, PSMS sudah dua kali melakukan penggalangan dana dengan memanfaatkan nama besar Pangdam I/BB Letjend Edy Rahmayadi (sekarang Pangkostrad, red). Dari penggalangan dana itu tercatat dana sekitar Rp 8 miliar. Namun Manager Andry Mahyar mengaku kalau dana PSMS yang masuk rekening hanya Rp 2,6 miliar.
Menurut Elfanda, semestinya dana-dana yang sudah dikumpulkan disampaikan ke publik mengenai sumber dan jumlahnya.
"Pengelolaan baik pemasukan maupun pengeluaran semestinya disampaikan ke publik sebesar apapun itu," ucapnya.
Sikap yang dijalankan managemen saat ini dinilainya bisa memicu gerakan masyarakat untuk tidak mempercayai PSMS lagi. Citra PSMS pun semakin buruk sehingga orang malas untuk mendukung PSMS.
Sebelum bergulirnya kompetisi, jajaran pengurus PSMS menggaung-gaungkan kalau tim tersebut milik masyarakat. Tapi sayangnya, setelah berhasil meraup dana dari masyarakat, justru pengelola merasa dana itu milik mereka. Hal inilah yang menurut Elfanda sangat berbahaya bagi kelanjutan masa depan klub.
"PSMS bukan milik perorangan atau sekelompok elit. Jadi mereka harus menyadari bahwa jika masyarakat tidak lagi percaya, donasi tidak akan masuk dan masa depan tim akan terancam," tutur Elfanda.
Letjend Edy Rahmayadi (Pangkostrad) selaku penggagas bangkitnya mewanti-wanti kalau pengurus PSMS ke depan tidak ada yang berniat mencari makan dari tim Ayam Kinantan.
Karena itu Elfanda kembali mengingatkan kepada pengurus untuk memahami bahwa anggaran PSMS tidak boleh digunakan sekelompok orang untuk mengambil keuntungan. (akbar)
