Gerah Didemo, Bank Sumut Diduga Sewa Preman
MEDAN (medanbicara.com) – Gerah didemo dan disoroti soal hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 dan semester I tahun 2014, Bank Sumut diduga menyewa jasa preman berlabel organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) serta anggota dewan, untuk meredam itu semua.
Apalagi terkait dugaan keterlibatan Direktur Pemasaran PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting, di salah satu partai politik (parpol), sehingga direksi dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) itu seperti kepanasan.
Hal ini diperoleh berdasar informasi yang dihimpun wartawan sejak sepekan lalu sampai Selasa (26/1). Terkait hal ini, Humas PT Bank Sumut, Novan, bungkam ketika dikonfirmasi, Selasa (26/1) dan hanya lebih memilih bungkam.
Bahkan, Novan dua kali mereject panggilan wartawan. Ketika dikonfirmasi via sms, Novan pun tak bersedia memberi jawaban. Mengenai hal itu, anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, mengecam sikap yang ditunjukkan Humas Bank Sumut, Novan, tersebut.
“Humas itu adalah corong dari sebuah perusahaan dan harusnya dia (Novan) memberi jawaban atas pertanyaan media. Dia harusnya menjadi yang di depan, ketika ada hal-hal seperti itu. Apalagi media itu dilindungi undang-undang,” tukasnya.
Dia menambahkan, kalau Novan tak sanggup menjalankan tugasnya sebagai Humas, maka sebaiknya jabatan itu dievaluasi.
“Kalau dia tak mampu dan tak sanggup, sebaiknya dia dievaluasi saja,” tandasnya.
Terkait rumor yang menyebutkan, pihak PT Bank Sumut menyewa preman berlabel ormas ataupun OKP serta dibackingi oleh oknum anggota DPRD Sumut, politisi Partai Demokrat ini menegaskan, hal itu membuktikan banyaknya oknum-oknum yang memiliki 'kepentingan' terhadap Bank Sumut.
"Kalau hal itu benar, maka direksi harus menjelaskan ini, kalau memang sampai harus menyewa preman, ormas ataupun OKP serta 'dilindungi' oleh oknum wakil rakyat, ini menandakan kalau banyak sekali orang-orang yang memiliki 'kepentingan' di Bank Sumut. 'Kepentingan' yang dimaksud adalah kepentingan bukan untuk membesarkan Bank Sumut, tapu menjurus negatif. Yang namanya BUMD itu harus diurus dan dikelola dengan profesional. Kalau dikritik, harusnya jajaran direksinya yang menyikapi, bukannya malah berlindung sama preman dan oknum dewan," bebernya.
Terkait masalah dugaan keterlibatan Direktur Pemasaran PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting, dia mewanti-wanti agar Pemprovsu, dalam hal ini Plt Gubsu, Erry Nuradi, selaku pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Sumut, harus segera mengambil sikap tegas.
"Gak usahlah bermanuver-manuver di politik, ada yang merah, biru, hijau atau sebagainya. Sebagai direksi, kerjakan saja tugas pokok dan fungsinya. Direksi itu harus profesional, tidak boleh ada menunggangi atau ditunggangi kepentingan politik. Bank Sumut itu BUMD, yang orientasinya bisnis atau profit oriented. Jadi, jangan sok-sok bermanuver," tandasnya. (koko)
