Rapat Usulan Pembangunan Tol Medan–Berastagi di DPR RI, Ini Kata Bupati Karo…

KARO (medanbicara.com)-Salah satu jalan strategis nasional yang banyak menjadi sorotan dan dianggap sangat penting bagi pertumbuhan dan merupakan penggerak roda perekonomian antar daerah dan provinsi yaitu Jalan Medan–Kabupaten Karo. Kerugian akibat kemacetan jalan Medan-Berastagi yang terjadi sepanjang tahun berdampak buruk bagi sirkulasi perdagangan dan perekonomian masyarakat. Banyak sektor yang terganggu dan merugi seperti halnya sayur mayur dan komoditas hortikultura lainnya. Kerugian itu ditaksir mencapai Rp300 miliar per tahun.

Banyak pengusaha sayur dan hortikultura yang rugi akibat kemacetan yang terjadi. Barang-barang mereka terpaksa dibuang karena busuk dan tidak jadi dibawa ke Medan, kalaupun sampai di Medan hasil-hasil pertanian dari sejumlah daerah itu akan busuk sehingga tidak laku akibat terjebak kemacetan parah. Dan hal ini sudah bertahun tahun menjadi sorotan masyarakat Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH saat menemui Komisi V DPR RI, bersama rombongan Ikatan Cendikiawan Sumatera Utara (ICKSU), Komisi D DPRD Provsu, BPPJN Sumut, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, anggota DPRD karo Thomas Joverson Ginting, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Hutasoit, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karo Ir Paten Purba, Kepala Bappeda Karo, Ir Nasib Sianturi, Msi, Kamis (6/12) diruang rapat komisi V DPR RI Jakarta.

Ketua ICK Sumatera Utara, Budi Derita Sinulingga, memaparkan ide dan kajiannya yang sudah setahun lalu diutarakan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, bahwa betapa pentingnya pembangunan jalan tol Medan-Berastagi untuk akses mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi, dalam arti kata tidak ada jalan lain, dan harus.

Masyarakat beberapa kabupaten seperti Kabupaten Karo yang dikenal sebagai daerah pertanian dan pariwisata sangat terpukul dengan seringnya kemacetan jalan nasional Medan–Berastagi. Demikian juga Kabupaten Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, sebagian Simalungun dan Deliserdang dan juga sejumlah kabupaten/kota dari Nanggroe Aceh Daruisalam (NAD) yang melintasi wilayah Kabupaten Karo pulang dan pergi ke Kota Medan.

Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Drs Baskami Ginting yang cukup getol memperjuangkan jalan tol Medan–Berastagi, mengatakan terimakasih atas kesediaan komisi V DPR RI Dr Capt Anthon Sihombing, M MAR dan Sahat Silaban yang telah menerima kami bersama rombongan. “Kami ingin tahu apakah komisi V DPR RI mendukung pembangunan jalan tol Medan-Berastagi yang sangat didambakan masyarakat propinsi Sumut,” ucapnya.

Ide dan gagasan ICK ini sudah melewati tahapan layak studi yang dibuat oleh pakar ICK Budi Derita Sinulingga bersama timnya, beliau juga mantan kepala Bappeda Sumut, jadi sudah tahu betul bahwa jalan bebas hasmbatan (tol Medan–Berastagi) ini sangat-sangat dibutuhkan sekali mengingat seringnya macat parah akibat longsor maupun mobil-mobil berbadan besar yang sering terguling/rusak di tengah jalan.

“Padatnya volume kendaraan baik siang maupun malam hari dititik lokasi rawan macat, seperti Berastagi, Bandar Bari, Sibolangit (Hillpark), Sembahe dan Sibolangit dan Pancurbatu, sangat merugikan masyarakat Sumut dan Aceh,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ruben Tarigan menambahkan terkait jalan tol Medan-Berastagi yang sudah sangat mendesak sekaligus untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Utara.

“Kami pihak DPRD Sumatera Utara tidak dapat berbuat apa apa, karena dana untuk pembangunan tol Medan-Berastagi, cukup tinggi anggarannya sehingga harus melalui pemerintah pusat, inilah kami mohon dukungan komisi V DPR RI,” harapnya.

Diakuinya, DPRD Provsu sudah ada melakukan terobosan dengan membuka jalur alternatif menggunakan anggaran Provsu seperti jalan Langkat - Karo, sekarang masih dikerjakan dan pembangunan jalan tol Rawasering, dan terakhir jalan alternatif Kabupaten Karo- Deliserdang melalui TMMD oleh Kodim 0205/TK dan dilanjutkan lagi melalui Karya Bakti TNI.

"Nah tentu ini sudah kami berusaha semua untuk pembukaan jalur alternatif, akan tetapi rasanya tidak puas jika jalan tol Medan-Berastagi, tidak direalisasikan, karena ini inti jalur kesemua akses penjuru termasuk memajukan destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba,” ujar Ruben Tarigan.

Hal senada dilontarkan Leonard Surungen Samosir dengan tegas, apapun bentuknya komisi V DPR RI harus mendukung dan merespon usulan ICK ini, dalam arti kata harus ada “oleh-oleh” yang kami bawa pulang, jika tidak kami akan berkemah di komisi V DPR RI ini, sampai jalan tol Medan Berastagi ada kesimpulannya, ucapnya tegas.

Leonard juga mengemukakan akan beroperasinya tambang timah di Dairi yang nantinya truk pengangkut akan melintasi Jalan Medan-Berastagi. Sementara sekarang saja kemacetan parah Medan–Berastagi sudah sangat sering terjadi, bagaimanaa pula nanti setelah tambang timah di Dairi beroperasi.

"Kalau nanti beroperasi tambang timah di Dairi maka akan ada ratusan truk yang melintas jalan Medan-Berastagi. Untuk itu, Pemerintah Pusat agar bijak menyikapi hal ini. Di satu sisi berharap investor mau berinvestaasi. Peroalannya, ketika investor masuk, infrastruktur kita tidak siap. Ini agar menjadi atensi prioritas Komisi V DPR RI,” jelas Leonard Surungen Samosir.

Makanya kami mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR segera membangun jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi-Kabupaten Karo agar roda perekonomian, industri, hortikultura dan pariwisata, tambang menuju Nias dan Aceh dapat tumbuh dan berkembang pesat di masa mendatang,"ujar Leonard mantap.

Menyahuti desakan yang bertubi-tubi itu, Komisi V DPR RI melalui Sahat Silaban mengapresiasi aspirasi masyarakat Sumatera Utara. "Sangat wajar, sebab kami adalah perwakilan Dapil (daerah pemilihan) Sumut. Komisi V DPR RI mengakui masalah infrastruktur adalah bagian mereka, oleh sebab itu saya akan mendukung penuh program dan ide ICK serta aspirasi masyarakat Sumatera Utara tersebut, nanti akan kita bawakan dalam rapat, disitu akan kita perjuangkan allout," ungkap Sahat Silaban.

Sementara, Dr Capt Anthon Sihombing, M MAR menyebutkan terkait dana yang disinggung tadi oleh ICK, sekitar Rp500 miliar di PUPR untuk pembangunan jalan tol Medan Berastagi, saya kurang tahu. "Nanti saya cek dulu, dan saya komunikasikan apakah dana Rp 500 miliyard ini bisa dimasukkan kedalam P APBN 2019 oleh Bappenas bersama Kementerian PUPR," ujar Anthon Sihombing.

Disebutkan, jika memang nanti dalam perubahan APBN 2019 dimasukkan ada Rp500 miliar untuk pembangunan jalan tol Medan Berastagi, dia akan dukung penuh dalam pembahasan anggaran nanti, yakinlah. "Kami Komisi V DPR RI akan berupaya sepenuhnya untuk menetapkan alokasi dana tersebut, bebernya.

"Pada prinsipnya, saya selaku Dapil Sumut selalu mendukung setiap pembangunan di wilayah jajaran propinsi Sumut, apa lagi terkait jalan tol Medan Berastagi, selain itu sekarang kami komisi V DPR RI mengusulkan Kabupaten Karo agar dibangun lapangan Bandara Cargo, untuk menunjang kawasan Danau Toba, rencana ini lagi dibahas di komisi IV," terangnya.

"Kesimpulannya, sebelum nanti kami bahas dalam perubahan APBN 2019, terkait jalan tol tadi yang begitu alot kita bahas, kami akan melakukan Reses dulu ke Kabupaten Karo, tapi kami tidak bisa turun langsung, kami minta Bupat Karo buatkan surat ke komisi V DPR RI, perihal kunjungan kami ke Karo," ujar Capt Anthon Sihombing.

"Mudah mudahan, jika tidak ada halangan kami akan segera datang ke Kabupaten Karo dan menggelar rapat bersama ICK, Komisi D DPRD Provsu, para bupati pada bulan Januari 2019," ungkapnya.

Menyahuti hal tersebut Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengatakan akan segera membuat surat ke komisi V DPR RI agar hadir ke Karo untuk Reses dan menggelar rapat terpusat. Begitu juga terimakasih atas kepedulian komisi V DPR RI yang telah merencanakan pembangunan lapangan Bandara Cargo mendukung destinasi Danau Toba yang sedang dibahas di komisi IV DPR RI," tutup Terkelin Brahmana. (ita)