Silpa Tiap Tahun Meningkat Tajam, Daya Serap Anggaran Rendah, Bupati Karo Diminta Percepat Lelang Proyek

KARO (medanbicara.com)-Anggota DPRD Karo mengimbau Pemkab Karo untuk mempercepat lelang proyek infrastruktur. Ini bertujuan agar jumlah sisa lebih penggunaan anggara (silpa) yang setiap tahun meningkat tajam bisa ditekan. Jika silpa kecil, dana yang sudah dianggarkan di APBD bisa lebih optimal untuk melaksanakan program pembangunan yang sudah ditampung di APBD Karo tahun anggaran 2019.

Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Kabupaten Karo selama tiga tahun berturut turut meningkat signifikan. Pada tahun anggaran 2016 Rp241 miliar lebih. Pada 2017 Rp255 miliar lebih dan pada tahun 2018 meningkat tajam sekira Rp346 miliar.

Untuk itu, Pemkab Karo disarankan, melakukan langkah-langkah konkret, evaluasi kinerja OPD, salah satunya percepatan lelang proyek yang tujuannya mendorong daya serap anggaran sekaligus menghasilkan kualitas proyek yang maksimal. Dengan penyerapan anggaran yang semakin maksimal tentunya menghindari keterlambatan pembangunan.

Demikian Hal itu diungkapkan anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu SH, Rabu (13/2/2019) di Berastagi, menyikapi potret pembangunan dan silpa APBD Kabupaten Karo dalam tiga tahun berturut-turut meningkat tajam.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, diketahui pengerjaan proyek infrastruktur selalu dikebut dan dikerjakan pada pertengahan dan akhir tahun. Akibatnya, beban pekerjaan menumpuk. Belum lagi, permasalahan di lapangan di luar perencanaan yang terkadang muncul.

Bahkan, ada juga yang sampai gagal lelang sehingga pengerjaannya tertunda dan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), otomatis merugikan masyarakat. Pasalnya, program pembangunan yang sudah dicanangkan menjadi tak terealisasi, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari program tersebut.

Dia menilai, percepatan proses pelelangan akan memberikan efek positif pada banyak hal. Salah satunya dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas pekerjaan serta sesuai instruksi Presiden Jokowi.

“Kita mengaharapkan seluruh kegiatan dipercepat untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Di samping itu juga memudahkan dalam proses pengawasan,” tutur politisi Golkar itu.

Sejauh ini, sambung Firman Firman Firdaus Sitepu, upaya percepatan lelang proyek itu masih belum terlihat khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran paling besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pariwisata serta Dinas Pertanian.

Desakan agar memulai lelang pada Maret atau paling lama bulan April ini, menurut Firman Firdaus Sitepu, agar semua program yang dianggarkan di 2019 ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.

“Dengan demikian, penyerapan anggaran dan target masing-masing Organisasi Perangkat Daerah bisa tercapai sesuai dengan time schedhule yang dibuat masing-masing OPD. Pembangunan di tahun 2019 ini bisa lebih cepat dirasakan masyarakat Kabupaten Karo,” lontarnya.

Hasil pantauan di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Karo, belum terlihat kesibukan berarti. Belum ada terlihat proyek fisik yang masuk daftar lelang secara LPSE.

Terpisah, salah seorang rekanan yang enggan dituliskan identitasnya menyebutkan, penyebab makin meningkatnya setiap tahun silpa APBD Karo dalam berbagai kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa, selain kebijakan pemerintah pusat, juga dikarenakan kontraktor sulit untuk bisa ikut lelang/tender dengan adanya kesan “diteror” oleh berbagai aturan persyaratan administrasi yang terlalu banyak dan berbelit oleh LPSE Kabupaten Karo.

Di samping itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karo dituding selalu tidak belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, tingginya silpa berbanding terbalik dengan progres pembangunan di Kabupaten Karo.

“Kenapa silpa setiap tahun tinggi, sementara pembangunan di Kabupaten Karo belum merata. Inilah yang harusnya menjadi perhatian serius Bupati Karo,” kecamnya.

Ia mengharapkan, Pemkab Karo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD, juga memastikan jika program kedinasan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun OPD.

“OPD yang susun anggaran, tapi OPD itu bekerja tidak sesuai target yang dia susun sendiri kan aneh. Inilah yang perlu dievaluasi,” ucapnya. (ita)