Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, saat ditemui wartawan di sela-sela meninjau Stadion Bola Samura untuk melihat bagaimana persiapan stadion untuk tempat upacara memperingati HUT ke-74 RI, Senin (12/08/2019). (ogo)
Loading...

KABANJAHE (medanbicara.com)-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perioritas Presiden RI, Joko Widodo didalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ternyata banyak tidak dipahami dan diindahkan oleh kepala daerah.

Contohnya seperti jawaban Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, saat ditemui wartawan di sela-sela meninjau Stadion Bola Samura untuk melihat bagaimana persiapan stadion untuk tempat upacara memperingati HUT ke-74 RI, Senin (12/08/2019).

Terkelin Brahmana menyampaikan bahwa Pemkab Karo tidak memiliki borgol dan pistol, karena semua wilayah hutan di bawah wewenang pemerintah provinsi.

“Laporkan ke Dandim dan Polisi, Dinas Lingkungan Hidup akan mengecek, polisi hutan kan dibawah naungan provinsi, kalau mereka yang di sana warga pengungsi kita sudah menyediakan anggaran sewa rumah. Bukan berarti mereka semena–mena membakar hutan,” kata Terkelin.

“Kita tidak memiliki borgol dan pistol. Polisi hutan yang harus melakukan tugas,” ujarnya mengakhiri.

Ungkapan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH, membuat Soni Husni Ginting, Sekjen GM FKPPI Kab Karo angkat bicara.

”Seharusnya begitu ada temuan dari masyarakat, dan sudah dipublikasikan, untuk tindak lanjutnya seharusnya Pemkab menindaklanjuti untuk menyurati ke pihak-pihak terkait, sehingga apa yang menjadi perioritas dari orang nomor satu di negeri ini dapat terlaksana dan tepat sasaran sesuai dengan Rakornas terkait penanggulangan Karhutla,” katanya. (ogo)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY