Bupati Tanda Tangani MoU Antara Ombudsman RI Dengan Pemkab Deli Serdang

Deli Serdang (medanbicara.com) -Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menanda tangani Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu ( 26/1/2022).

Hadir dalam acara penandatangan nota kesepakatan tersebut Ketua Ombudsman RI Dr Mokh Najih, SH, MHum, Phd, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Utara Abyadi Siregar, para Asisten, para Staf Ahli, para Pimpinan OPD serta para Camat se-Kabupaten Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Bupati H Ashari Tambunan mengatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas penilaian kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021. Kabupaten Deli Serdang mendapat peringkat ke- 2 dengan nilai 98,90 dari seluruh Kabupaten se-Indonesia.

“Apresiasi yang diraih ini adalah hasil dari upaya dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan pelayanan prima kepada publik, dan kami berkomitmen, akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan  kepada publik,”ucap Bupati.

Bupati Deli Serdang juga menjelaskan, salah satu upaya  dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, yakni dengan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentang sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

“Kerjasama ini adalah komitmen bagi pemerintah untuk terus mendukung dan mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dalam implementasi pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kegiatan lain, yang bekerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di daerah ini,” kata H Ashari Tambunan.

Sementara, Ketua Ombudsman RI Dr Mokh Najih, SH, MHum, Phd menyampaikan, bahwa Ombudsman akan mengembangkan penilaian kepatuhan ini menjadi indeks pengawasan pelayanan publik yang diharapkan menjadi sebagai bagian  perioritas Nasional dan diharapkan  menjadi penilaian pertimbangan untuk memperoleh Dana intensif daerah.

“Kerjasama ini bagian dari usaha Ombudsman untuk melakukan upaya upaya pendampingan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat  dan pencegahan maladministrasi serta  meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dengan pola pengawasan ke depan dan penilaian yang berubah dari penilaian kepatuhan menjadi indek pengawasan pelayanan publik yang akan memberi dampak positif kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,” kata Dr Mokh Najih, SH, MHum, Phd. (man)

Mungkin Anda juga menyukai