Pemkab Labuhan Batu Rakor Bansos PKH dan BPNT, Ini Jumlah Data Warga Miskin di Labuhan Batu…
RANTAUPRAPAT (medanbicara.com)-Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program nasional yang sangat efektif menurunkan masyarakat dari angka kemiskinan di Indonesia.
“Menurut pusat statistik, angka kemiskinan di Indonesia telah menurun, penurunan itu berkat adanya program PKH dan BPNT,” kata Plt Bupati Labuhanbatu yang di wakili oleh Nasrullah SH MAP, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Sosial pada Acara Rapat Kordinasi Bantuan Sosial PKH dan BPNT, Senin (28/1/2019)
Nasrullah menegaskan, kepada para pendamping baik PKH dan BPNT agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya para KPM dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibanya.
“Diharapkan Dinsos wajib untuk memonitoring dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Polres Labuhanbatu,” harap Nasrullah.
Kemudian Nasrullah meminta kepada OPD terkait agar dapat bersama-sama mengawal Bansos sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima bantuan.
Statistik mencatat angka kemiskinan cenderung menunjukkan tren penurunan pada September 2017 = 10,12% (26,58 juta jiwa) dan pada Bulan September 2018=9,66% (25,67 juta jiwa) atau turun 0,46% =0,91 juta jiwa, dan PKH juga telah berkontribusi dalam indeks kini mencapai 0,389.
Sementara itu Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido Situmorang SH, SIK pada kesempatannya mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti MOU antara Kemensos dan Polri tentang pengamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan penyaluran Bansos.
“Sebelumnya kami juga telah melakukan kegiatan tersebut di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan jumlah KPM sebanyak 19.723 dan pendamping PKH sebanyak 57 orang, data terbaru dari Dinsos Labura, namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu program tersebut,” kata Frido.
Menurut Frido Situmorang, pendamping PKH sebagai perpanjangan tangan Pemerintah harus dapat mensosialisakan program tersebut dengan baik, agar masyarakat tidak terpengaruh berita hoax yang dapat menimbulkan sikap anarkis terhadap pemerintah.
“Kami dari Kepolisian mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi, saya juga telah mengirimkan jajaran Babinkamtibmas untuk bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk mendata masyarakat yang seharusnya dapat bantuan agar tidak kompline,” jelas Kapolres.
Di sisi lain Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Sofyan Efendy Harahap, SP menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan rapat rutin yang dilaksanakan dengan para pendamping Bansos, tetapi kali ini dihadiri langsung oleh Kapolres dan para OPD Pemkab Labuhanbatu.
“Hal tersebut sesuai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Kemensos RI dan Polri yang disaksikan langsung oleh para Bupati/Walikota pada tanggal 4 Januari 2019 tentang pengamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan penyaluran Bansos," ujar Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan mengatakan, berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Pemkab Labuhanbatu bersama dengan Polres Labuhanbatu akan bersama-sama mewujudkan penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga nantinya akan semakin tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas
"Selain pendamping PKH, hadir juga bersama kita para petugas pendamping bantuan pangan non tunai yakni para tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, yang mengurusi termasuk mengawasi E-Warong BRI terhadap penyaluran beras dan telur," sebutnya.
Terakhir, Kadis Sosial menginformasikan bahwa keluarga penerima manfaat PKH di Labuhanbatu sebanyak 13.279 dengan jumlah pendamping PKH 46 orang sementara itu untuk penerima bantuan pangan non tunai sebanyak 8.002 dengan pendamping 9 orang dan total jumlah keseluruhan penerima bantuan adalah 21.281. (syah)
