FPKS DPRD Medan Kritisi Rekomendasi Tak Masuk Anggaran
MEDAN (medanbicara.com)-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan tidak masuknya rekomendasi pro rakyat yang dihasilkan dalam rapat pembahasan KUA PPAS RAPBD 2018 beberapa waktu lalu.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap RAPBD 2018, dalam rapat paripurna, Rabu (13/12/2017).
"Hal yang paling mengecewakan kami adalah banyaknya rekomendasi – rekomendasi yang telah disepakati oleh DPRD Kota Medan dan ditandatangai oleh Walikota Medan tetapi tidak tercantum dalam buka RAPBD kota medan tahun anggaran 2018. Kami yakin, tidak dimasukkannya kesepakatan hasil pembahasan KUA PPAS kedalam buku RAPBD bukanlah sekali atau dua kali tetapi sudah sering terjadi," jelasnya.
FPKS menilai, sejumlah rekomendasi yang dihasilkan merupakan kesepakatan bersama yang sepatutnya masuk kedalam APBD 2018 karena seluruh usulan yang disampaikan merupakan kepentingan masyarakat.
"Bagaimana mungkin SKPD tidak menindaklanjuti kesepakatan yang telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh Walikota Medan. Setelah kami cek, ternyata banyak rekomendasi hasil pembahasan KUA PPAD tidak masuk dalam RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018," jelas Salman yang juga menjabat sebagai penasihat Fraksi PKS DPRD Medan.
Dijelaskan Salman, sejumlah kesepakatan yang raib di buku RAPBD 2018 diantaranya penambahan anggaran sebesar 21 milyar untuk BPJS PBI pada Dinas Kesehatan bertujuan menampung 75.000 masyarakat miskin yang belum tercover BPJS PBI. Penambahan anggaran untuk klaim unregister JKN PBI menjadi Rp5 milyar di Dinas kesehatan juga tidak divcantumkan.
"Begitu juga penambahan anggaran untuk program /kegiatan pemberian anggaran pelayanan bagi warga pelayan masyarakat Kota Medan untuk bilal jenazah, guru maghrib mengaji, guru sekolah minggu sebesar 500.000 / bulan di bagian sosial dan pendidikan setda Kota Medan, penambahan 300 rumah untuk program bedah rumah pada Dinas Perkim," jelas Salman. (eko fitri)
