Mangkir Saat Rapat Pansus, Kadis Pertanian Medan Dinilai Lecehkan DPRD
MEDAN (medanbicara.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan yang bergabung di panitia khusus (pansus) Ranperda Kota Medan tentang pencabutan Perda retribusi izin usaha perikanan mengaku, kecewa dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Ikhsar Marbun saat rapat pembahasan Ranperda di gedung DPRD Medan Kamis (26/10/2017).
Ketua Pansus Paul Mei Anton Simanjuntak mengaku, tindakan Ikhsar merupakan pelecehan lembaga DPRD Medan.
“Ini merupakan pelecehan. Kita mau melakukan pembahasan pencabutan retribusi izin perikanan, tapi kepala dinasnya tidak hadir. Padahal, mereka yang mengajukan draf Ranperdanya. Tentu pansus mau tahu, apa alasan pencabutan,” tegas Ketua Pansus Paul Simanjuntak dengan nada kesal.
Dikatakan Paul, utusan Dinas pertanian dan perikanan yang hanya mengutus bawahannya yakni, K Ginting tidak mampu memberikan masukan dan argumen pertanyaan dewan terkait Draf Ranperda yang diajukan.Terlihat saat rapat berlangsung, K Ginting kewalahan mengakomodir pertanyaan anggota Pansus.
Sama halnya dengan anggota Pansus Robby Barus mengatakan, pembahasan tidak akan maksimal jika tidak menghadirkan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengusul Ranperda.
Begitu juga masalah judul Ranperda yang disampaikan Pemko Medan yakni pencabutan. Nama itu perlu diganti yakni, revisi perda karena masih banyak pasal pasal di Perda yang lama masih dipergunakan.
Untuk itu kata Paul Simanjuntak, pada rapat berikutnya akan mengundang pimpinan SKPD Badan Pengelola Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Pertanian dan Perikanan.
Ditambahkan Paul Mei Simanjuntak selaku politisi PDIP ini, pembahasan Ranperda terkait pengajuan pencabutan tujuannya untuk memaksimalkan PAD.
“Kita harapkan melalui perubahan Perda dapat menarik retribusi izin usaha perikanan dengan maksimal, ” terang Paul.
Sebagaimana diketahui, Pemko Medan mengajukan Ranperda tentang pencabutan Perda kota Mefan N0 1 Tahun 2014 tentang retribusi izin usaha perikanan. Alasan pencabutan karena urusan kelautan bukan lagi urusan pemerintah kabupaten/kota tetapi urusan pemerintah propinsi Sumatera Utara.
Sedangkan pertimbangan Pemko Medan untuk mencabut Perda berdasarkan UU N0 23/2014, deklarasi Menteri Kelautan dan Perikanan RI tgl 15 Des 2014. Berdasarkan hal tersebut Pemko Medan telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memungut retribusi izin usaha perikanan sejak 2015. Untuk itu selanjutnya mencabut Perda Kota Medan No 1 Tahun 2014. (eko fitri)
