CALEG GOLKAR

Pengemudi Ojol Ngadu ke DPRD Medan, Minta Batasi Kuota Driver

Para pengemudi ojek online saat berfoto bersama usai menyampaikan aspirasi ke DPRD Medan/ist

MEDAN (medanbicara.com)-Puluhan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Forum Solidaritas Driver Online Roda 2-Medan Sekitarnya (FoSdor2-MS) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Medan, Selasa (20/3).

Mereka berharap, dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD Medan, perusahaan aplikator baik PT Gojek Indonesia, PT Grab dapat menghentikan sistem pembekuan (suspended,) dan membatasi driver baru. Selain itu, pada pengemudi ojek online juga meminta, agar perusahaan dapat mengatasi orderan fiktif. Delegasi mereka diterima Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung.

Menurut perwakilan delegasi selaku Ketua Fossor2-MS Joko Pitoyo kepada Ketua DPRD Medan menyampaikan,  pihaknya berharap DPRD Medan dan instansi lainya dapat membuat regulasi hukum atau pun peraturan daerah untuk melindungi pengemudi ojek online.

Dikatakan Joko, selama ini pihak aplikator belum seutuhnya memperhatikan kesejahteraan dan kelayakan pengemudi online. Begitu juga soal penertiban orderan fiktif yang cenderung melakukan penyerangan.

“Kami sudah bekerja mati-matian dilapangan hingga mencapai titik akumulasi bonus, tapi akibat adanya sistem orderan fiktif atau orderan yang dicancel yang masuk, semuanya hasil keringat kami hilang.Untuk itu kami berharap para wakil rakyat memanggil pihak aplikator sehingga orderan fiktif yang saat semakin marak bisa diatasi, sehingga kami tidak jadi korban,” paparnya.

Ditambahkan, Ia menyatakan akibat adanya sistem orderan fiktif yang masuk berimbas kepada para pengemudi online yang harus terkena penghentian.

“Sistem suspended ini sangat-sangat merugikan kami.Kami sangat mohon perlindungan karena kami tidak tahu siapa pemain orderan fiktif  ini ,” kata Joko yang diaminin rekan lainya.

Menyingkapi keluhan pengemudi online Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyatakan pihaknya akan segera memanggil pihak aplikator dan pihak lainya termasuk Dishub hingga Organda.

“ Ini segera kita lakukan pertemuan persoalan yang dikeluhkan bisa diambil solusi terbaik. Kita sarankan  Ketua Komisi D DPRD Medan agar dibaut jadwal,” terangnya. (eko fitri)

 

Mungkin Anda juga menyukai