Loading...

Medan (medanbicara.com) – Kerukunan Puak Batak Bersaudara (KPBB) meminta agar persoalan wisata halal Danau Toba yang sedang menjadi polemik agar tidak ditanggapi secara emosional.

Karenanya, Ketua Umum KPBBB, Mayjen (purn) Sumirharjo Pakpahan berpendapat, agar setiap pernyataan yang ada supaya lebih baik ditanyakan langsung kepada yang terkait, sebelum mengembangkan isunya.

“Karena pihak-pihak yang bertentangan akan memperkeruh suasana itu. Jadi yang rugi adalah orang Batak di sekitaran Danau Toba sendiri. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai pernyataan satu diplesetkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” ungkapnya kepada wartawan, di Medan, Rabu (4/9/2019).

Menurut Sumirharjo, suatu rencana pemerintah harus disikapi dengan cara berpikir yang positif. Khususnya dalam persoalan wisata halal ini, jelas dia, bila memang rencana pemerintah itu merupakan langkah yang terbaik untuk mengangkat PAD di kawasan Danau Toba, kemudian dapat mengangkat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf hidup disekitar Danau Toba, mengapa hal itu harus ditolak.

“Tetapi tentunya kita mendukung. Kita tahu masyarakat yang di sana tentunya tidak bisa menerima pernyataan seperti itu karena tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, kita yang perlu menjelaskan ke sana bahwa setiap program pemerintah yang meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat mengapa kita tidak dukung atau mengapa kita harus menolaknya,” jelasnya.

Sebab, ia memandang, dalam suatu kawasan wisata hal yang perlu diperhatikan adalah apakah daerah tersebut bisa memberikan suatu ketenteraman, kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, ujar dia, sepanjang hal itu bisa terjamin, maka daerah itu pasti akan didatangi oleh para wisatawan.

“Sejuta wisatawan pun akan datang, baik itu dari nusantara atau mancanegara,” tandasnya.

Sebelumnya dalam paparannya, Sumirharjo juga menyebutkan, bahwasanya Gubernur Sumut juga tidak ada mengatakan bahwa wisata halal itu merupakan syariat Islam. Sedangkan pengertian halal itu adalah hal yang universal, sehingga yang menyatakan bahwa itu adalah hukum Islam merupakan tanggapan yang salah.

“Halal bagi seseorang belum tentu halal bagi yang lain. Oleh karena itu kehalalan itu harus ada,” terangnya.

Mengenai soal pinahan (babi), tambah dia, hal ini memang harus didiskusikan secara positif. Untuk itu perlu mengajak segala tokoh agama dalam menyikapinya.

“Hal-hal yang negatif mari kita diskusikan, tapi sepanjang yang disampaikan Gubernur masih positif,” pungkasnya. (rel/za)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY