KPK Sita Berkas 4 Koper dari Kantor Wali Kota Medan, SK Pegawai Juga Diangkut
MEDAN (medanbicara.com)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah berkas dari hasil penggeledahan di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (18/10/2019).
Pantauan wartawan, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak pukul 09.00 WIB, baru selesai pukul 21.26 WIB. Para penyidik keluar dari ruang kerja Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin membawa empat koper berukuran besar yang berisi dokumen terkait perkara yang sedang dikembangkan.
Mereka pergi meninggalkan kantor Wali Kota Medan dengan mengendarai sebanyak tujuh mobil. “Beberapa dokumen disita,” kata Sekda Kota Medan, Wiriya Al Rahman.
Sementara, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyebut penyidik KPK membawa banyak dokumen, termasuk surat keputusan (SK) kepegawaian.
“Dokumennya ya SK, SK pegawai segala macam jenis itulah, ” ujar Akhyar Nasution, Jumat (18/10/2019).
Menurut Akhyar, penyidik KPK membacakan daftar barang sitaan. Barang-barang ini dibawa dari ruangan yang sebelumnya disegel KPK.
“Iya (dibacakan) tapi kan tak mungkin hafal aku kan,” terangnya.
Penyidik KPK keluar dari ruang Wali Kota Medan sekitar pukul 21.25 WIB. Dari lantai dua, mereka turun ke lantai satu melalui tangga. Koper yang dibawa langsung dimasukkan ke mobil.
“Kita tidak bisa berikan keterangan,” ujar salah seorang penyidik KPK, Jumat (18/10) malam.
Penyidik KPK langsung meninggalkan Kantor Wali Kota Medan. Penyidik mengendarai lima mobil.
Sebelumnya, KPK menyatakan menyita sejumlah dokumen perjalanan ke Jepang terkait kasus dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
“KPK menyita dokumen perjalanan ke Jepang, dokumen lain yang terkait, barang bukti elektronik serta kendaraan salah satu staf pemerintahan kota Medan yang digunakan untuk menerima uang,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/10).
Diberitakan sebelumnya, penggeledahan ini dilakukan pasca-ditetapkannya Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan kasus suap.
Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.
Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (ant/dtc)
