Pilkada 2018, Media Harusnya Bersikap Netral
MEDAN (medanbicara.com)-Media memiliki peranan penting agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan demokratis. Hal ini berkaca dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 yang menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Sehingga, pada pilkada serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang, media seharusnya bisa memberikan pencerahan dan bersikap netral.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk ‘Netralitas media dalampilkada serentak 2018’ yang diselengarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) mengadakan dengan menghadirkan tiga pembicara masing-masing Prof Dr Darmayanti Lubis, Dr Warjio dan Ranggini Triyono, Selasa (19/12).
Dr Warjio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara menyebutkan, media memiliki peranan penting dalam menentukan pemilu yang demokratis. Sebab, media memiliki peranan yang sangat kompleks. Setidaknya ada empat point penting yang dapat dilihat dari perspektif media.
“Ada empat point yang dilihat dalam perspektif media,”ujarnya.
Dari empat point tersebut sebut Warjio, perspektif media seperti menjadi penonton, penjaga dan pelayanan juga penipu .Dengan menjadi penonton, sebutnya, media memberikan peran yang netralitas bagaimana realitas sebenarnya. Kemudian sebagai pelayan, memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.
Sedangkan dalam konteks penjaga, media harus mencerminkan nilai nilai kebaikan. Sementara, media sebagai penipu adalah media yang dapat ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga informasi yang disebarkan tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Melalui diskusi ini sebut Warjio, peranan FJPI sangat penting, karena bisa menjadi alat untuk menyuarakan hal tersebut. “Karena realitasnya sekarang ini, media banyak dikooprasi berbagai kelompok kepentingan, terutama pemilik modal. Sehingga masyarakat menjadi bingung bagaimana seharusnya bersikap terhadap kepentingan politik itu,”ujarnya.
Makanya, sambung Warjio melalui FJPI bisa berperan memberikan pendidikan politik kemasyarakat, jika jurnalisme sebenarnya memiliki peran positif yang harus disuarakan u kepentigan masyarakat.
Sementara Prof Dr Darmayanti yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwalikan Daerah (DPD) RI, menyebutkan, sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pengawasan untuk penyelengaraan Pilkada ini melalui lembaga terkait seperti dengan lembaga KPU, pemda, Kemendagri.
“Jadi proses pengawasannya, melalui rapat dengar pendapat.Kita sudah mulai bergerak, karena di tahun 2018 ini ada setidaknya 17 provinsi yang akan mengiku pilkada serentak,”ujarnya.
Sementara Penasehat Fjpi, Ranggini Triyono memaparkan,pengalamannya selama menjadi jurnalis dan berupaya untuk bersikap netral.
“Terpenting bagi kita adalah bersikap netral, memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada masing-masing pihak, sehingga tidak ada keberpihakan. Jurnalis harus berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan harus senantiasa melakukan cek dan ricek atau coverboth side setiap peliputan yang dilakukan,”ujarnya.
Sebelumnya, Ketua FJPI, Ramdeswati Pohan menyebutkan diskusi yang digelar ini berangkat dari kegelisahan bersama dalam pilkada DKI tahun 2016. Karena dalam Pilkada ini, media memiliki andil yang cukup besar. (fatimah)
