Warga Keluhkan Buruknya Penanganan Sampah Saat Abdul Latif Reses di 4 Lokasi Berbeda
MEDAN (medanbicara.com) – Saliman warga Lingkungan IV Gang Santri mengeluhkan buruknya prilaku warga yang buang sampah sembarangan di selokan.
Tidak hanya sampah, drainase yang kurang berfungsi juga menjadi keluhan warga Mabar Hilir. Jika hujan deras maka Mabar akan kebanjiran. “Bagaimana kalau kita pasang CCTV, jadi yang buang sampah sembarangan dapat terekam dan diviralkan, “ujarnya pada Reses Anggota DPRD Medan, Abdul Latif Lubis MPd masa sidang I Tahun ke IV TA 2023 di empat tempat yang berbeda, Sabtu – Minggu (11-12/02/2023).
Adapun lokasi yang dijadikan reses yaitu di Jalan Titi Pahlawan Lingkungan 2, Gang Mekar 1, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Jalan Mangaan 1 Gang Karso, Lingkungan IV Wonogiri, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Jalan M Basir Gang Inpres, Kecamatan Medan Marelan dan Jalan Rawe IV, Lingkungan VI, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan.
Menyahuti keluhan warga, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Abdul Latif Lubis mengatakan kebersihan bukan tanggungjawab Pemko Medan saja akan tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Masalah sampah merupakan masalah yang serius dan ini sudah ada Perda yang mengaturnya.
“Untuk itu kita berharap masalah sampah ini akan segera ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait,” terangnya. Dalam Reses ini, anggota Komisi I kembali mengapresiasi program Pemko Medan yang Pro rakyat dan sudah digulirkan. Di antaranya pemberlakuan UHC, peremajaan infrastruktur terutama yang ada di Dapil II. Ayah 2 anak ini terus mengingatkan Pemko Medan untuk fokus dan mengoptimalkan APBD 2023 sebesar 7,86Triliun.
“Terutama dalam mewujudkan 5 program prioritas Pemko Medan dan jangan ada silpa dana seperti tahun-tahun sebelumnya,”tegasnya. Dalam Reses ini, Latif berjanji semua aspirasi warga akan diperjuangkan di PAPBD tahun 2023. “Aspirasi Bapak dan ibu akan saya tampung dan saya perjuangkan agar terealisasi di PAPBD 2023 ini,”tegasnya. Reses ini dihadiri oleh Dinas kesehatan, dinas PU , pihak kecamatan dan tokoh masyarakat Sumut. (rel/za)
