Bupati Asahan dan Jajaran Ikuti Vidcon Musrenbang RKPD Provsu
KISARAN (medanbicara.com) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu Tahun 2021 dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Video Conference (VidCon), Kamis (23/04/20).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, Ketua DPRD dan Sekda Provsu membuka Musrenbang yang turut disaksikan Irjen Kemendagri, Tumpak Simanjuntak dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sumut. Termasuk Kabupaten Asahan, diikuti Bupati Asahan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bappeda Kabupaten Asahan.
Gubsu mengatakan, penanganan Covid 19 di Sumut sudah ditetapkan berada dalam status tanggap darurat hingga 20 Mei 2020. Berbagai upaya penanganan akan terus ditingkatkan, baik fasilitas kesehatan, ketersediaan perlengkapan medis, penyiapan jaringan pengamanan sosial maupun edukasi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi dampak Covid 19 yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan, Pemprovsu akan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan dan re-alokasi anggaran, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang pemanfaatannya digunakan untuk belanja kesehatan, social safetynet atau jaringan pengamanan sosial, price stabilization, stimulus ekonomi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui penyelenggaraan pasar murah yang aman dan terjaga, disiplin social distancing dan subsidi angkutan untuk distribusi bagi petani dan nelayan.
Gubsu juga menginstruksikan seluruh Kepala Daerah se Sumatera Utara agar bantuan akan disalurkan kepada masyarakat tidak diserahkan di jalanan, melainkan mengantarkannya langsung ke rumah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat tidak berkumpul di jalanan yang dapat menjadi salah satu cara penyebaran Virus Corona.
Seluruh Kepala Daerah diminta memberi data lengkap kepada Pemerintah Provsu tentang masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tidak mendapat bantuan terutama bantuan PKH dan APBN, agar Pemprovsu dapat memberikan bantuan kepada masyarakat belum menerima bantuan namun terkena dampak Virus Corona. Kepala Daerah dipesankan lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan Covid 19 di wilayah masing-masing.(yas)
