Fraksi Fraksi DPRD Asahan Dorong Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19


KISARAN (medanbicara.com) – Bupati Asahan melalui Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar memberikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Asahan Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Jum’at (05/11/21).


Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Asahan H Baharuddin Harahap masuk dalam Masa Persidangan Ke I Tahun Anggaran 2021 tanggal 5 November 2021 dalam acara jawaban Bupati Asahan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Asahan terhadap Ranperda tentang Rancangan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 di Aula Rambate Rata Raya Gedung DPRD Asahan.


Atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi Nurani Keadilan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang target PAD mengalami penurunan, jika dibandingkan Perubahan APBD TA 2021, Wabup menjelaskan capaian realisasi sampai bulan Oktober 2021 belum terpenuhi presentase tahapannya sesuai target diharapkan. Pihaknya kembali menyesuaikan target TA 2022 dengan harapan seluruh pengeluaran program/ kegiatan dapat direalisasikan dengan kondisi kas yang sehat.

Terhadap PU Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Demokrat terkait pembatasan aktifitas sosial masyarakat dimasa Pandemi Covid 19, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Wabup menjawab, saat ini Asahan berada di level 3 dikarenakan sampai tanggal 24 Oktober 2021 capaian vaksinasi dosis 1 belum 40 persen. Pemkab Asahan melakukan pencanangan percepatan vaksinasi dosis 1 selama 2 minggu, dan hingga tanggal 3 November 2021 capaian vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 38,42 persen. Diharapkan pada tanggal 8 November pada saat penetapan level, cakupan vaksinasi dosis 1 Asahan sudah mencapai 40 persen.

Untuk peningkatan layanan kesehatan, langkah dapat dilakukan terkait banyak keluhan masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan tidak maksimal, adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan peningkatan jumlah SDM Kesehatan melalui Nusantara Sehat, pengadaan alat kesehatan, obat dan BMHP melalui dana DAK dan JKN, serta perbaikan sistem rujukan melalui aplikasi Sisrute. Pemkab juga sudah merencanakan Pembangunan RS Modern. Tahun Ini, kajian terhadap uji kelayakan pembangunan RS Modern sudah dianggarkan pada OPD Dinas Kesehatan.

Menanggapi PU disampaikan Fraksi Partai Golkar terkait pembangunan Infrastruktur di beberapa ruas jalan mantap, Pemkab Asahan jelas Taufik, selalu berupaya agar jalan khususnya jalan utama di seluruh wilayah Kabupaten Asahan terbangun sesuai standart diinginkan. Keterbatasan dana dihadapi telah disiasati dengan mengusulkan kegiatan melalui sumber pembiayaan lain. Namun penentuan kegiatan yang akan mendapat alokasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Berbagai kriteria dan standart yang harus dipenuhi dalam pengusulan kegiatan, juga menjadi kendala dalam proses persetujuan pendanaan tersebut.

Mengenai pembangunan Hak Guna Usaha Perkebunan, Pemkab dalam melaksanakan pembangunan di wilayah HGU, akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pencatatan aset telah dibangun.

Wabup juga menanggapi PU Fraksi Partai Demokrat tentang HGU Perkebunan akan berakhir dan belum diperpanjang Perusahaan Perkebunan. Dijelaskan, kewajiban perusahaan perkebunan seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan regulasi lain telah disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dinas Pertanian Asahan ke perusahaan perkebunan milik BUMN maupun swasta, persemester setiap tahun dan kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan setiap tiga tahun sekali disertai surat himbauan.

Kemudian Menanggapi PU Fraksi PDI P dan Fraksi Partai Demokrat mengenai Kepegawaian, dijelaskan berkurangnya penghasilan Pegawai Non ASN (Tenaga Honorer) di setiap OPD disebabkan penyesuaian kemampuan keuangan daerah saat ini, karena ada pengurangan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dialokasikan di biaya gaji Pegawai Non ASN, Pemkab dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan kajian ulang terhadap keberadaan Pegawai Non ASN dengan membuat “Draft Rancangan Peraturan Bupati Asahan tentang Tenaga Honorer, yang saat ini sedang proses Pembahasan.

Terkait PU Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, guna percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid 19, Pemkab akan melaksanakan Pembangunan infrastruktur di Kawasan pusat pertumbuhan Ekonomi, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Fasilitasi saprodi (benih/bibit) Tanaman, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan petani di kecamatan, desa serta kegiatan lain yang bersifat mendukung percepatan pemulihan ekonomi.(YS)

Mungkin Anda juga menyukai