Sekda Asahan Ikuti Rakor Virtual Monev Covid 19 Provsu
KISARAN (medanbicara.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan John Hardi Nasution didampingi Kepala BPBD, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kadis Koperasi dan Perdagangan, Kasatpol PP dan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Covid 19 Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Command Center Kantor Bupati Asahan, Kamis (09/09/21) Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjelaskan perkembangan dan penanganan Covid 19 di Sumut. Sebagai pimpinan rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. Saat ini di Sumut kasus aktif telah menurun dari 23,57 persen menjadi 19,51 persen dan tingkat keterisian Rumah Sakit cenderung menurun, BOR 29,61 persen, di bawah ambang maksimal WHO 60 persen. Dijelaskan, target vaksinasi di Sumut 11.419.559 orang, Dosis I telah realisasi 2,6 juta orang (23 persen), 1,6 juta orang Dosis II (14 persen) dan 24,715 juta orang Dosis III (34,78 persen). Status PPKM Provsu, 3 daerah berada di PPKM level 4, 17 daerah di PPKM level 3 dan 13 daerah di PPKM level 2. Edy juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian terkini Sumatera Utara, program bantuan tunai Pedagang Kaki LIma (PKL) dan Program Kartu Prakerja. Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan obat-obatan dan vitamin dari Kemenkes kepada Pemprovsu diterima langsung Gubsu. Airlangga mengatakan, jumlah kasus aktif per 8 September 2021 di Sumatera Utara 15.685 kasus, menurun 37,42 persen dibandingkan 9 Agustus lalu. Asesmen situasi pandemi di Provsu berada pada level 3, tingkat konfirmasi kasus relative rendah di level TK-2 , angka kematian rendah di Level TK-1 dan Rawat Inap (BOR) di Level TK-3. Jumlah Testing “Sedang” dengan Positivity-Rate 5,89 persen per minggu, Tracing “Memadai” dan treat. Terdapat 7 daerah mengalami kenaikan Level Asesmen, 9 daerah penurunan Level Asesmen, dan 17 daerah tetap. Untuk capaian testing sendiri Provsu termasuk tertinggi secara nasional yakni 14 daerah : > 90 persen; 8 daerah : 50 – 90 persen dan 11 daerah < 50 persen.(YS)
