Ketua DPRD Sumut Dikritik Soal Pengesahan KUA-PPAS
MEDAN (medanbicara.com)-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Wagirin Arman mendapat kritik soal kebijakannya dalam hal pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.
“Beliau (Wagirin) telah menandatangani kesepakatan KUA-PPAS bukan di ruang rapat paripurna. Setelah itu beliau melakukan kunjungan kerja ke Jepang,” kata anggota Fraksi PDI DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan di Medan, Kamis (30/11/2017).
Sutrisno menilai, kebijakan yang diambil Wagirin bersama pimpinan DPRD Sumut lainnya menyepakati pengesahan KUA-PPAS 2018 membuat para wakil rakyat lainnya seolah-olah 'tersandera' karena harus bergegas melanjutkan pembahasan KUA-PPAS RAPBD Sumut 2018.
Padahal, kata dia, rancangan KUA-PPAS tersebut masih perlu direvisi atau dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut karena belum mencantumkan sejumlah usulan program pro-rakyat yang diajukan para legislator.
Program-program pro-rakyat yang diusulkan kalangan anggota DPRD Sumut itu merupakan salah satu upaya untuk menjawab berbagai dinamika pembangunan agar lebih sesuai dan terarah dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun target-target pembangunan nasional.
“Semula kita berharap kebijakan Umum anggaran beserta plafon dan prioritas anggaran sementara lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar pro kerakyatan,” tuturnya.
Politisi muda PDI-Perjuangan ini mengemukakan, banyak program dalam belanja langsung untuk kebutuhan rakyat yang dicantumkan dalam KUA-PPAS Sumut 2018 hanya bersifat teori.
Bahkan, kata dia, sebagian besar anggaran yang diajukan satuan kerja perangkat daerah diperuntukkan bagi hal yang tidak penting dan dilakukan berulang-ulang setiap tahun dengan jumlah anggaran yang sangat besar.
"Termasuk juga anggaran kunjungan kerja anggota DPRD Sumut ke dalam negeri dan luar negeri," katanya.
Menurut Sutrisno, ada beberapa kegiatan yang tidak perlu mendatangi sumber hingga ke luar negeri, tetapi cukup dengan mengakses internet dan hal itu lebih menghemat biaya.
“Saya berharap mulai tahun 2018 nanti pembatasan perjalanan dinas mulai diberlakukan, hal ini untuk efisiensi anggaran dan mencegah pemborosan,” katanya. (bsk)
