CALEG GOLKAR

Sekitar 27.000 KK di Kota Gunungsitoli Terima Bansos

Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Asieli Zega. (istimewa)

GUNUNGSITOLI (medan bicara.com)-Sekitar 27.000 kepala keluarga (KK) menerima bantuan sosial ( bansos) dampak Covid-19 berupa uang tunai dan sembako dari 31.000 secara keseluruhan KK di Kota Gunungsitoli. Sedangkan 4.000 KK lainnya merupakan keluarga berpenghasilan tetap, ASN, pensiunan dan TNI, Polri.

Angka penerima bantuan Covid-19 jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli sebanyak 17.000 KK.

Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Asieli Zega mengutarakan, bansos yang berasal dari pemerintah bagi keluarga miskin (kurang mampu) dan terdampak Covid-19 di Kota Gunungsitoli terdiri dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Asieli menjelaskan, hingga Mei 2020 jumlah penerima PKH sebanyak 8.255 KK. Namun bila di tambahkan dengan penerima BPNT jumlahnya sebanyak 13.038 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Disebut bantuan terdampak Covid-19 PKH, karena mengalami kenaikan tarif dari sebelumya. Contohnya, bantuan kepada ibu hamil dan anak sekolah rata-rata naik Rp50.000 per orang dalam keluarga sampai bulan Desember 2020," ujarnya, Jumat (15/5/2020).

Selain itu, sebanyak 9.296 KK penerima bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial dari kuota 10.603 KK.

Menurut Kadis Sosial itu, dari 9.296 KK calon penerima BST, 3.078 KK diantaranya sudah menerima di tahap I berdasarkan data bayar pencairan di kantor Pos. Sedangkan sisanya sedang diajukan surat perintah membayar.

Dijelaskannya, BST yang disalurkan kepada keluarga tidak mampu dampak Covid-19 selama 3 x. Mulai April, Mei dan Juni 2020 Sebesar Rp.600.000 per bulan.

Selain BST, ada lagi BLT dalam bentuk uang tunai  yang bersumber dari Kementerian Desa. Ia mengatakan,  penerima BLT ini di Kota Gunungsitoli sebanyak 4.000 KK. Namun belum disalurkan karena desa sedang melakukan proses pendataan.

Asieli menegaskan, bagi keluarga penerima PKH dan BPNT tidak akan menerima BST atau BLT. Untuk menghindari tumpang tindih penerima, katanya, pihaknya tetap berupaya mengkroscek dengan melaga data penerima bantuan dari masing-masing instansi terkait.

Namun diakuinya, dalam penyaluran BST Kemensos itu, banyak dari aparat desa yang menyampaikan laporan permasalahan berupa keberatan atas data penerima BST. "Maaf kami tidak bisa memberi tahu desanya dan jumlah laporannya. Masih kami croscek dulu," kata dia.

Ia mengungkapkan, bisa saja terjadi permasalahan data penerima BST. Sebab data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari BPS belum dilakukan pemutakhiran sejak 2011 sampai sekarang.

Terkait laporan permasalahan data BST tersebut, Asieli mengatakan, dirinya sudah melayangkan surat ke kantor Pos untuk memending pembayaran.

"Ya, bisa saja penerimanya dari PNS atau keluarga mampu kira-kira begitu. Surat sudah kami layangkan ke kantor Pos untuk memending pembayarannya," terangnya.(nua)

Mungkin Anda juga menyukai