Wow! Pemkab Sergai Raih WTP Lagi dari BPK RI
Sergai (medanbicara.com)-Perintah Kabupaten Serdang Bedagai meraih Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Ke Uangan (BPK) RI, di ruangan Sekdakab Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (27/4/2020).
Hadir dalam Vidio konfrensi Tim pengawas Teknis, Sekdakab HM Faisal Hasrimy AP MAP, para asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala BPKA Rusmiani Purba, SP MSi, Insfektur Sergai H Gustian SE MM Ak CA, Kadis Kominfo Drs H Akmal AP MSi, Sekretaris DPRD H Suprin serta jajaran Pemkab Sergai.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) Tahun Anggaran 2019 secara daring lewat video konferensi yang dilakukan antara tim BPK, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Medan.
Atas kinerja laporannya yang baik, Kabupaten Sergai kembali meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut setelah tahun lalu Sergai juga meraih prestasi serupa.
Bupati Sergai, Ir H Soekirman baru pertama kalinya penyerahan dan penandatangaan laporan dilaksanakan secara virtual demi menjalankan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa bahagia atas penilaian yang diberikan BPK.
"Raihan ini membuat hati kami bersama masyarakat Kabupaten Sergai merasa amat berbahagia dan bangga. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi penuh kepada BPK, jajaran Pemkab Sergai yang telah bekerja dengan keras dan maksimal hingga akhir proses. Atas catatan pasca audit yang diberikan oleh BPK ke depannya akan kami perhatikan dan tingkatkan jadi lebih baik lagi," kata Soekirman.
Dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Ketua BPK maka untuk action plan ke depan predikat WTP ini akan dijaga dengan tekad yang membaja sehingga dapat mengikuti jejak kabupaten lain yang beberapa di antaranya sudah meraih 5 sampai 6 kali WTP secara berturut-turut.
"Kami juga berharap petunjuk, arahan dan koordinasi dari BPK agar kedepannya penyelesaian laporan keuangan daerah dapat tetap sejalan dengan prinsif efektif, transparan, dan akuntabel dan pada akhirnya semoga kinerja baik ini dapat semaksimal mungkin bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ketua BPK Perwakilan Provsu, Edi Oktain Panjaitan, SE, MM, Ak, CA menyatakan apresiasi atas kinerja pelaporan Pemkab Sergai yang diserahkan tepat waktu pada 26 Februari lalu, bahkan lebih awal dari batas akhir 31 Maret yang ditetapkan oleh BPK.
Sesuai dengan ketentuan UU, BPK mendapat amanah untuk memeriksa dan menyelesaikan pemeriksaan serta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan diterima.
Pada hari ini, BPK melaksanakan laporan hasil pemeriksaan namun secara substansi pemeriksaan sebenarnya telah selesai dilaksanakan pada 25 April lalu. Ia juga menambahkan pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini di mana hasil pemeriksaan merupakan pernyataan profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan beberapa ketentuan.
Ketuntuan tersebut yaitu pertama, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan atas pengungkapan (full disclosure), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
walau ada beberapa permasalahan yang muncul dalam proses penilaian 4 kriteria tersebut, namun Pemkab Sergai merespon cepat dengan melakukan tindak lanjut segera. Hal tersebut layak mendapat apresiasi.
“Atas penyelesaian beberapa permasalahan tersebut dan juga penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang didesain dan diimplementasikan walaupun belum sepenuhnya sempurna, BPK mencatat sudah tidak ada lagi permasalahan yang dinilai dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan Pemkab Sergai. Untuk itu pada hari ini BPK memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Mengingatkan agar Pemkab Sergai segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selama-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
“Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan Keuangan Negara,” tutupnya.
Ketua DPRD, dr Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE menilai jika kinerja Pemkab Sergai sudah cukup memuaskan. Dengan raihan WTP ini artinya bahwa laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsif akuntansi yang berlaku umum dan dibuat dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Apapun opini yang diberikan BPK kepada Pemkab Sergai bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja, agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi. Pada gilirannya hal tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang sehingga kehidupan masyarakat Kabupaten Sergai menjadi lebih baik lagi.(yung/nst)
