Plt Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi DPP-KNTI dan Lembaga Organisasi KUSUKA

Tanjungbalai (medanbicara.com)-Plt Walikota Tanjungbalai, Waris Thalib menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP-KNTI) bersama sejumlah lembaga organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA), di Aula Thamrin Munthe, Kantor Walikota Tanjungbalai, Kamis (23/9/21) pagi.

Adapun koalisi yang datang beraudiensi ke Kota Kerang di antaranya FITRA, Perkumpulan Inisiatif, International Budget Partnership (IBP) Indonesia dan DPD KNTI Tanjungbalai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNTI, Iin Rohimin menyampaikan 3 hal dalam pertemuan tersebut di antaranya hasil riset KNTI tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bermasalah untuk nelayan tradisional, terkhusus di Kota Tanjungbalai. Ia menyebutkan bahwa nelayan kecil masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi termasuk mengurus surat rekomendasi.

Kedua terkait dengan masalah pendataan atau data nelayan tradisional di Tanjungbalai. Pihak DPRD Sumut dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, telah menargetkan 60 hari ke depan seluruh nelayan tradisional masuk ke data atau terintegrasi. Selain menentukan kuota, hal tersebut untuk menentukan percepatan layanan pemerintah pada nelayan.

Permasalahan lain yang diungkapkan Iin Rohimin yaitu pengurusan kartu KUSUKA yakni PAS kecil, surat bukti pencatatan kapal/registrasi kapal atau kartu nelayan yang harus segera terakomodir.

Sementara Plt Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib menyampaikan ucapan terima kasih kepada KNTI pusat dan Koalisi KUSUKA atas kunjungan ke Tanjungbalai. Waris pun menyampaikan kondisi Tanjungbalai dan nelayan di daerahnya saat ini.

“Saya sangat sedih bicara masalah masyarakat kita yang susah, para nelayan di sini. Kondisi kota Tanjungbalai memang harus menjadi perhatian karena kita sangat prihatin. Ada 6.000-an nelayan tardisional kami orang Tanjungbalai. Mereka sebagian ada juga memang yang punya kapal atau bot kecil dan ada juga yang punya gudang penyimpanan ikan. Nelayan banyak mendapatkan ikan hasil melaut dan di bawa ke daerah kami Tanjungbalai. Tapi kami sendiri tidak punya laut, Kabupaten Asahan yang punya. Bahkan di Tanjungbalai tidak ada cerita ekspor impor ikan, karena semua itu urusannya dibawa ke Belawan. Bagaimana kami mendapatkan PAD dengan kondisi seperti itu. Padahal pendapatan yang seperti itu setidaknya bisa membantu masyarakat banyak termasuk nelayan beginilah kondisi kami,” ungkap Waris.

“Saya yakin dan percaya pihak KNTI dan Koalisi KUSUKA punya akses ke pusat. Agar bagaimana Tanjungbalai ini dapat diperhatikan. Kami juga sudah mewacanakan kepada Dinas Perikanan pada tahun 2023 ada TPI yang bisa dibangun di Tanjungbalai,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Plt Walikota diantaranya Assisten II Ekbangsos Zainul Arifin, Plt Kadisnaker Irfan Zuhri, Kaban Kesbangpol Usni Syahzuddin, Kadis Perikanan Nefri Siregar dan Kabag Perekonomian Pemkot Tanjungbalai Rosidah.

Sementara dari Koalisi KUSUKA hadir di antaranya Donny Setiawan IBP International Budget Partner, Ervyn Kaffah Seknas Lembaga FITRA, Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif dan Imam Azhari Ketua KNTI DPD Tanjungbalai Asahan beserta pengurus. (Vin)

Mungkin Anda juga menyukai