Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial SH, MH membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tanjungbalai. (ist)
Loading...

TANJUNGBALAI (medanbicara.com)-Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial SH, MH membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tanjungbalai dan Presentasi Dukungan Rencana Strategis (Renstra) oleh Perwakilan dari Kementerian Aparatur Negara terhadap Perangkat Daerah dalam pencapaian visi misi Walikota Tanjungbalai, di Balroom Hotel Sibayak, Berastagi, Jumat (1/3/2019).

Kegiatan yang digelar mulai 1-3 Maret turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai, Leiden Butar-butar, Kepala OPD di Lingkungan Pemko Tanjungbalai, Perwakilan KemenPAN & RB, serta instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial mengatakan, saat ini laporan akuntabilitas sistem kinerja memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Untuk itu, koordinasi yang intensif harus terus dilakukan, karena kekuatan birokrasi dan hasil dari birokrasi selalu menjadi tolak ukur pemerintah baik daerah maupun pusat.

“Coaching Clinic SAKIP ini sangat penting untuk direalisasikan karena visi misi kita sangat jelas yakni BERSIH (Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis) sehingga harus dicapai semaksimal mungkin agar masyarakat pun bisa merasakan apa yang akan kita laksanakan ke depannya melalui program dan perencanaan yang baik bagi Kemajuan Kota Tanjungbalai,” katanya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah tidak sebatas waktu dalam penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana anggaran yang diserap sesuai dengan apa sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kota Tanjungbalai.

“Saat ini, upaya terus dilakukan oleh Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan sekaligus mempertahankan hasil kinerja. Secara penilaian, saat ini kita mendapat poin B dengan nilai 61,26 hasil dari uji dan juga evaluasi di pemerintah yaitu KemenPAN & RB. Oleh karena itu, kita harus lebih serius agar bisa mendorong dan mendongkrak nilainya ke arah lebih baik, dan menaikkan nilainya ke A seperti keinginan kita sebagai penyelenggara pemerintah,” ujar Syahrial.

Berkaitan dengan evaluasi, tambahkan Walikota, harus tahu sistem dan bagaimana penggunaannya. “Sekarang seperti standar SAKIP kita juga harus mampu mengoptimalkan data. Kita ingin mulai dari sekarang bisa mengatur teknis dalam menyusun SAKIP yang sudah kita mulai,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Tingkat I, KemenPAN dan RB, Arif Lukman Hakim, SKom sebagai narasumber dari Perwakilan KemenPAN & RB menekankan efisiensi birokrasi dan money follow Program, kemudian e–Government terus dilakukan, stop segala pemborosan anggaran untuk bisa lebih fokus pada kinerja dan hasil.

“Banyaknya anggaran yang tidak penting agar diperioritaskan program yang penting saja, dan efisienlah dalam penggunaan anggaran, karena tujuan dan sasaran reformasi birokrasi pemerintahan saat ini kita harus bersih dan sudah kewajiban pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance).

Untuk memberikan hasil nyata dan ekonomis, ditegaskannya, harus ada sifat preventif.

“Kita ini pemerintah, dan pemerintah itu juru mudi dari suatu kapal, bukan juru dayung yang orientasinya adalah hasil. Soal aturan ada kalanya memang harus ada yang disituasikan sebagai terobosan, tetapi ini bukan untuk dilanggar atau menyalahi aturan yang berlaku,” imbuhnya. (vin/gus)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY