Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kota Medan, Muhammad Yunus, turut mengkritik minimnya dukungan dari PT KIM. Ia menyebut bahwa saat ini armada damkar di kawasan KIM sepenuhnya berasal dari dinas. “PT KIM hanya menyediakan lahan untuk outlet damkar. Itu pun lahan yang ada sekarang masih kurang luas jika dibandingkan dengan risiko kebakaran yang mungkin terjadi,” jelas Yunus.
Yunus menambahkan, sejak dibangun pada 1988 hingga 2023, fasilitas UPT Damkar di kawasan KIM tidak pernah direnovasi, meski sudah beberapa kali diminta. “Setelah kami bilang UPT akan dipindah ke Kantor Camat karena tidak ada renovasi, barulah mereka mulai perbaikan di tahun 2024. Padahal sesuai Permen PU Nomor 20 Tahun 2009, pengelola kawasan harus ikut membantu penyediaan sarpras damkar,” tegasnya.
Berbeda dengan KIM, PT Pelindo yang juga hadir dalam rapat menyatakan telah memiliki sistem pemadam kebakaran yang cukup lengkap. Perwakilan PT Pelindo, Yusrizal menyebut pihaknya memiliki 4 unit mobil damkar, 5 kapal tunda berfungsi sebagai damkar, 150 hydrant, 3 tandon, dan 3 titik pengisian air. “Bahkan, jika terjadi kondisi darurat, air sepanjang dermaga juga bisa digunakan untuk pemadaman,” jelas Yusrizal.
Namun, ia juga mengeluhkan kurangnya perlindungan saat personel Pelindo turun membantu memadamkan kebakaran di kawasan Belawan. “Kami sering dilempari saat membantu. Terus terang, kami sempat kapok. Oleh karena itu, kami minta ada perlindungan saat bertugas,” pungkasnya.(Rel)
