Meski baru diresmikan secara simbolis, Posbakum sebenarnya sudah berjalan. Khusus Sumut, jumlahnya persis sesuai desa dan kelurahan yang ada. Artinya, setiap desa/kelurahan di Sumut kini punya “kantor hukum” sendiri!
Menkum Supratman menegaskan bahwa Posbakum akan menjadi ujung tombak penyelesaian persoalan sosial-hukum di akar rumput.
“Yang terpenting, Posbakum hadir membantu masyarakat sebelum masalah kecil berkembang jadi konflik besar,” tegasnya.
