“Pemerintah Provinsi Sumut sangat serius membenahi persoalan aset sekolah. Banyak gedung sekolah yang merupakan aset pemerintah provinsi, tetapi berdiri di atas lahan milik kementerian maupun pihak swasta.
Persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu agar revitalisasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” tegas Bobby.
Persoalan ini bukan isapan jempol. Data menunjukkan, dari sekitar 3.000 aset tanah dan bangunan milik Pemprov Sumut, hampir 900 aset belum memiliki sertifikat, sementara lebih dari 200 aset masih dalam proses sengketa dengan berbagai pihak. Bayangkan, sepertiga aset provinsi belum terjamin kepastian hukumnya!
