Pemkab Langkat juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.383.500.000 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi. Adapun Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp214.829.727.223, terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.750.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Dengan komposisi tersebut, surplus pendapatan terhadap belanja daerah sebesar Rp6,75 miliar digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah sehingga struktur anggaran berada dalam posisi berimbang.
Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Usai penyampaian Nota Keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Ranperda APBD 2027.
Pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Melalui agenda tersebut, setiap fraksi menyampaikan masukan, saran, serta catatan terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran yang direncanakan pemerintah daerah.
Seluruh pandangan dan masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui tahapan pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara terarah, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan serta mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(rel)
