Sementara untuk pemulihan ekonomi, Pemkab Langkat telah merealisasikan bantuan Presiden kepada 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir yang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp28,179 miliar. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada 11 November 2026.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa percepatan pemulihan pascabanjir tidak hanya dilakukan melalui koordinasi dan pengusulan administrasi, tetapi juga dengan pengawalan langsung, pemantauan lapangan, serta realisasi bantuan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Langkat menyadari masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan penyelesaian, terutama kepastian bantuan jaminan hidup, stimulus ekonomi, pemenuhan isi hunian, serta pembangunan rumah bagi warga yang mengalami kerusakan berat.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPS, dan Satgas PRR akan terus diperkuat agar seluruh tahapan bantuan memperoleh kejelasan dan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Pemkab Langkat berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses pemulihan hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, menempati hunian yang aman, serta membangun kembali perekonomian keluarga.
Bagi Pemkab Langkat, pemulihan pascabencana bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi dan anggaran, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian bantuan dan kesempatan untuk bangkit kembali.(rel)






