Langkat (medanbicara.com) – Dari wilayah paling ujung Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, S.H., memastikan pelayanan pemerintah hadir dan dirasakan masyarakat hingga pelosok perbatasan.
Komitmen itu ditegaskan Tiorita saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Rabu (7/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman SDN 057238 Air Putih tersebut dirangkaikan dengan Bakti Sosial Terpadu, Pencanangan Titik Nol Kabupaten Langkat, serta penyerahan kunci rumah hasil program bedah rumah.
Dalam kesempatan itu, Tiorita menyerahkan langsung kunci rumah kepada dua keluarga penerima manfaat program bedah rumah hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Baznas Kabupaten Langkat. Masing-masing keluarga menerima bantuan Rp25 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp50 juta.
Bantuan tersebut bersumber dari dana infak dan sedekah yang dihimpun melalui Gerakan Infak dan Sedekah ASN Kabupaten Langkat dan dikelola Baznas Kabupaten Langkat.
Tiorita mengatakan, program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama Baznas untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, dan nyaman.
“Semoga rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membawa kenyamanan serta kebahagiaan bagi keluarga. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi berkah dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” ujar Tiorita.
Tak berhenti pada bantuan rumah, kehadiran pemerintah juga diwujudkan melalui pelayanan langsung bagi masyarakat. Dalam Bakti Sosial Terpadu tersebut, warga mendapat pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, sunat massal, pelayanan keluarga berencana, serta layanan administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
Selain itu, disalurkan pula makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, bantuan kursi roda, 30 paket sembako, serta 25 paket perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu berprestasi di Kecamatan Pematang Jaya.
Tiorita menegaskan, pelayanan pemerintah tidak boleh berhenti di pusat kabupaten maupun kawasan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terluar juga harus mendapatkan perhatian dan akses pelayanan yang sama.
