SIMALUNGUN (medanbicara.com) – Pemerintah Kabupaten Simalungun terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Simalungun Dr.H.Anton Achmad Saragih dengan memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruas jalan penghubung Kecamatan Huta Bayu Raja dan Kecamatan Bosar Maligas, tepatnya di Nagori Raja Maligas I, Sumatera Utara, Jumat (16/10/2026).
Budiman menegaskan, peninjauan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, agar kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi dapat dilihat secara langsung di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Budiman Silalahi memastikan bahwa kerusakan jalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak langsung pada kelancaran transportasi, aktivitas masyarakat, serta distribusi hasil pertanian dan kegiatan perekonomian warga.
Berdasarkan informasi dari Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, ruas jalan ini telah diusulkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan untuk mendapatkan penanganan pembangunan.
“Kami menindaklanjuti arahan Bapak Bupati untuk melihat langsung kondisi jalan di Nagori Raja Maligas I. Berdasarkan informasi dari dinas terkait, ruas jalan ini telah diusulkan melalui program IJD dan menjadi prioritas. Kita berharap usulan tersebut dapat memperoleh tindak lanjut sehingga perbaikan jalan dapat segera direalisasikan,” ujar Budiman.
Budiman menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan terus disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan pembangunan ke depan.
Pemerintah Kabupaten akan terus berupaya mendorong peningkatan infrastruktur secara bertahap dengan memperhatikan tingkat kebutuhan, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah.
