Data Penerima Bansos Dituding Tak Transparan, Ini Penjelasan Dinsos Padangsidimpuan…
Padangsidimpuan (medanbicara.com)-Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan menyampaikan bantahan terkait pemberitaan tak transparannya dan ditutupinya data penerima bantuan sosial di media online.
Plt Kepala Dinas Sosial Daulat Parlaungan, SE dalam surat bernomor 4460/1174/2020 tanggal 12 Juni 2020 menyebutkan, bahwa data penerima bansos sangat terbuka dan tidak ditutupi Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan pemberitaan media online dengan nara sumber Gus Irawan Pasaribu itu tanpa klarifikasi kepada pihak dinsos.
Terkait data penerima bansos, Daulat mengatakan, pihak berpedoman kepada Kepmensos nomor 10 tahun 2016, Kepmensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dan surat Sekjend Kemensos nomor 262/I/DI.01/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang pemberitahuan penggunaan data.
Dalam peraturan itu menyebutkan bahwa untuk data terpadu fakir miskin permohonannya kepada Mensos cq Dirjen penangan fakir miskin dengan tembusan sekretaris sksekutif timnas percepatan penanganan kemiskinan sementara untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), permintaan data melalui surat permohonan yang ditujukan langsung kepada menteri sosial.
“Karena itu, penggunaan dan pengelolaan data antara dinas sosial kabupaten/kota dengan kementerian sosial harus melalui mekanisme itu. Permohonan permintaan data dan penanda tanganan berita acara serah terima. Untuk itu kami mengajak masyarakat yang menginginkan data terpadu kesejahteraan sosial dapat mengikuti mekanisme yang diatur peraturan perundang undangan agar tertib administrasi dapat terwujud," ujar Daulat.
Surat Dinsos Kota Padangsidimpuan yang ditujukan kepada redaksi media online tersebut juga ditembuskan kepada Walikota Padangsidimpuan sebagai laporan dan Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara. (riz)
