Fraksi Gerindra DPRD Medan Setujui Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Menjadi Perda
MEDAN (medanbicara.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan mendukung Pemko Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terus menagih piutang pajak dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar Rp 947 miliar untuk menjadi program prioritas dalam rangka mendongkrak PAD Kota Medan di tahun 2023.
Hal itu disampaikan Mulia Syahputra Nasution yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Medan pada rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibacakan oleh Mulia Syahputra Nasution, Senin (04/12/2023).
Menurut Mulia, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang terus melakukan langkah optimal dalam mensosisalisasikan ajak untuk taat bayar PBB. Sosialisasi tersebut banyak terlihat melalui billboar, running text, spanduk yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Medan serta ASN dan PHL yang ada di lingkungan Pemko Medan.
Fraksi Gerinda ujar Mulia, berpendapat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan harus terus bersifat inovatif untuk menyusun strategi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Medan.”Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan Kota Medan semakin baik,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga meminta agar BP2RD Kota Medan untuk menyusun rencana serta strategi inovatif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, sehingga tahun depan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk kewajiban pajak dan retribusi daerah,” ujar Mulia. (rel)
