Namun, kondisi ini kontras dengan beban tagihan listrik PJU yang mencapai Rp290 juta per bulan, padahal banyak lampu tidak berfungsi. Hal ini memicu pertanyaan dari anggota dewan, Renville, yang mempertanyakan efektivitas sistem kontrak yang diterapkan dengan PLN.
“Kita bayar kontrak, tapi banyak lampu mati. Harusnya ada penyesuaian sesuai realisasi pemakaian,” tegas Renville, Senin (21/4/2025).
Isu lain yang menjadi sorotan tajam dalam rapat ini adalah pelaksanaan sistem parkir berlangganan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2024 dan Perwal No. 26 Tahun 2024. Beberapa anggota dewan mengungkapkan bahwa kebijakan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena belum tersosialisasi dengan baik dan masih banyak jukir (juru parkir) yang tidak memahami sistem tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Zulham Effendi, menyampaikan bahwa banyak warga yang sudah membayar retribusi parkir berlangganan, namun tetap diminta bayar tunai oleh jukir di lapangan. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan digitalisasi dan efisiensi sistem parkir.
“Sistem ini belum berjalan optimal. Masyarakat sudah bayar, tapi masih kena pungutan. Jukir juga masih belum tahu bagaimana sistem kerjanya. Kita perlu standarisasi dan pembinaan,” tegas Zulham.(rel)
