Pada Dinas Lingkungan Hidup, lanjut Fandi, FPD meminta adanya integrasi pengelolaan sampah lintas OPD dan wilayah, peningkatan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pemilahan serta pengelolaan sampah serta investasi berkelanjutan pada teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.
“Upaya serius ini tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga pada kesehatan masyarakat untuk “Mewujudkan Medan bertuah yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan satu data”,” kataya.
Pada Dinas Sosial, FPD meminta peningkatan belanja dari Rp119 miliar menjadi Rp250 miliar (0,21%) setelah perubahan, benar-benar memberi ruang untuk bantuan sosial tepat sasaran dan terintegrasi, pemberdayaan difabel serta penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran berbasis data riil.
Pada Dinas SDABMBK, FPD berharap penyesuaian anggaran dari Rp756 miliar menjadi Rp720 miliar lebih (berkurang 4,77%) setelah perubahan tetap dialokasikan untuk berbagai program prioritas.
Pada Dinas PKPCKTR, FPD meminta peningkatan anggaran dari Rp786 miliar menjadi Rp914 miliar lebih (meningkat 16,28%) setelah perubahan dapat meningkatkan kinerja pemerintah di berbagai bidang serta memastikan alokasi dana tersebut di gunakan secara efisien, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, FPD berharap perubahan APBD harus berjalan di atas prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik dan keadilan. “Tata kelola anggaran tidak cukup hanya taat aturan, tetapi juga harus menjamin proses terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diawasi oleh masyarakat,” sebut Fandi.(rel)
