Politisi muda ini meminta BWS menjadikan Kota Medan sebagai prioritas utama dalam program pengendalian banjir, mengingat setiap tahun ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini selalu dilanda banjir di titik-titik yang seharusnya bisa dikendalikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, mengakui pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan penanganan menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa dana berkala untuk setiap sungai hanya sekitar Rp200 juta per tahun, yang digunakan untuk kegiatan operasional dan perbaikan ringan.
“Kita sudah melakukan perbaikan di sejumlah titik sebelum banjir datang, termasuk di depan Polda Sumut di kawasan Sungai Batangkuis. Total ada sekitar 10 titik yang sudah disentuh sesuai kemampuan anggaran,” ujar Feriyanto.
Feriyanto menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sebenarnya dapat membantu penanganan banjir, namun harus mendapatkan izin dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
