Namun hingga kini, masih tersisa sekitar tujuh bulan sebelum batas waktu, seluruh enam kegiatan prioritas belum rampung.
Anggota Komisi IV, Lailatul Badri menyampaikan kekecewaan keras. “Semuanya terhenti di tengah jalan. Enam bulan sebelum jatuh tempo apa yang bisa diperbuat Pemko Medan? Ini soal banjir, persoalan serius loh. Kenapa kalian main-main ?, ” ucap Lailatul geram.
Lailatul mendesak seluruh pejabat Pemko Medan bekerja cepat dan serius menindaklanjuti program tersebut.
Senada, anggota Komisi IV Jusuf Ginting menyoroti lemahnya koordinasi antar-stakeholder, termasuk dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan.
“Kita sangat kecewa kurangnya koordinasi. Bahkan DPRD Medan tidak pernah diajak ikut dalam pembahasan. Padahal kita bisa memberi masukan agar proses lebih cepat,” ujar Jusuf.
Mengakhiri rapat, Paul menegaskan agar seluruh pejabat Pemko bergerak cepat mempercepat pelaksanaan proyek penanganan banjir.
Politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan akan mengagendakan rapat lanjutan dengan menghadirkan Bappeda, BPN, dan BBWS Sumatera II.
Bahkan Komisi IV meminta Dinas Perkimcikataru turut mengundang pihak Kecamatan dan Kelurahan yang wilayahnya menjadi sasaran pembangunan penanganan banjir.(*)
