“DPRD juga akan punya daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sebagai kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Tia Ayu juga menilai bahwa pemilihan langsung yang selama ini terjadi juga berpotensi dalam menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, perpecahan antara pemilih yang menang dengan pemilih yang kalah.
“Pemilihan langsung ini menimbulkan pecah belah antara pemenang maupun yang kalah. Contohnya sampai saat ini, masih adanya sebutan ‘anak abah’, ‘gemoy’ dan sebutan lainnya. Itu semua dampaknya sampai ke pemilihan gubernur, bahkan bupati dan walikota. Bila dipilih oleh DPRD, maka persatuan di tengah-tengah masyarakat akan lebih terjaga,” kata Ketua PD TIDAR Sumut itu.
Selanjutnya, Tia Ayu Anggraini juga menilai bahwa selama ini pelaksanaan Pilkada secara langsung telah menelan biaya yang sangat besar. Besarnya biaya itu bukan hanya ditanggung oleh pemerintah, namun paslon kepala daerah juga harus menanggung besarnya biaya politik.(rel)
