Kepala Dinas Sosial Tanjungbalai Zul Abdiman mengatakan pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada daerah melalui anggaran bantuan sosial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
“Bantuan tersebut tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas kesamaan persepsi antara PKH dan Dinas Sosial terkait standar kemiskinan di Kota Tanjungbalai sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial. Salah satu yang disoroti adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang kerap menjadi pintu awal pengusulan bansos.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan dukungan penuh terhadap program PKH dan siap berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan daerah melalui program Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).
“Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu menjadi prioritas kita bersama. Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi, tentunya dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya,” ujar Mahyaruddin.
Ia juga menilai paparan dari PKH dan Dinas Sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan program bantuan sosial di daerah.
Ke depan, Wali Kota berencana memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar indikator kemiskinan dan proses pengusulan bantuan sosial benar-benar berjalan sesuai aturan dan kondisi di lapangan.
Di akhir pertemuan, Mahyaruddin turut mengapresiasi inovasi yang dilakukan Dinas Sosial Tanjungbalai dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai konten di media sosial.
Ia berharap langkah tersebut terus dikembangkan sebagai sarana edukasi dan transparansi pelayanan sosial kepada masyarakat Kota Tanjungbalai.(vin)
