Sementara itu, Antonius Tumanggor menyoroti salah satu kebijakan PUD Pasar yang banyak mendapat kritik, yakni terkait pergantian vendor kerja sama. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses pembenahan, namun harus tetap dikomunikasikan secara baik dan transparan.
“Kami meminta perubahan manajemen yang lama dan pembentukan manajemen baru harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi. Dirut yang sekarang kami yakini memang memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki manajemen,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong agar Direksi PUD Pasar tetap berkonsultasi dengan stakeholder terkait, termasuk kejaksaan dan BPK, dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini untuk memastikan tidak ada regulasi yang dilanggar.
“Berkonsultasi dengan stakeholder terkait tentu perlu untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan di PUD Pasar tidak bertentangan dengan aturan,” pungkasnya.(rel)
