Masyarakat, kata dia, harus menjadi pelaku utama melalui pengembangan desa wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pemandu wisata, homestay, kuliner lokal, kerajinan, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berbagai potensi wisata alam, budaya, sejarah, religi, bahari, dan kuliner perlu diintegrasikan untuk menciptakan paket wisata yang lebih beragam, memperpanjang lama kunjungan wisatawan, serta meningkatkan belanja wisatawan di Langkat.
Amril juga menekankan pentingnya peningkatan akses jalan, transportasi, sanitasi, fasilitas keselamatan, pengelolaan sampah, dan konektivitas digital. Seluruh upaya tersebut harus didukung koordinasi lintas sektor serta promosi melalui media sosial dan platform digital agar potensi wisata Langkat semakin dikenal secara nasional maupun internasional.
“Perencanaan yang kita susun harus benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan,” tegasnya, seraya meminta perangkat daerah, camat, dan kepala desa aktif memberikan masukan berdasarkan potensi serta kondisi wilayah masing-masing dan menghindari ego sektoral.
FGD tersebut menghadirkan ahli perencanaan wilayah dan kota dari Pusat Unggulan IPTEK Pariwisata Berkelanjutan Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Anthony Veery Madianta, S.T., M.T., IAP, serta tenaga ahli pembanding Adhanil Bushara, S.T., dan Nur Haitami. Turut hadir Kepala Dinas Pariwisata Langkat, Hj. Nur Elly Heriani Rambe, M.M., beserta para camat dan kepala desa yang memiliki potensi wisata.
Melalui FGD ini, Pemkab Langkat berharap memperoleh masukan dan rekomendasi untuk menyempurnakan RIPPARDA 2026–2045 agar menjadi acuan pembangunan pariwisata yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(rel)
