Tiorita meminta kecamatan penerima memetakan kebutuhan dan menetapkan prioritas berdasarkan kondisi lapangan. Penggunaan anggaran harus memperhatikan kebutuhan pengadaan peralatan kantor, perbaikan kantor camat, serta fasilitas pendukung pelayanan pemerintahan yang mendesak.
Ia juga mewajibkan seluruh OPD dan kecamatan melengkapi dokumentasi kegiatan, mulai dari kondisi sebelum pekerjaan, progres pelaksanaan, hingga hasil akhir. Setiap pimpinan perangkat daerah harus menguasai data, memahami perkembangan kegiatan, serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelola.
Jika terdapat kendala yang membutuhkan keputusan pimpinan, perangkat daerah diminta segera melaporkannya agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
Dengan tenggat penyelesaian pada 25 Desember 2026, Tiorita menekankan percepatan pekerjaan harus tetap mengutamakan kualitas, ketepatan sasaran, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kita perlu bekerja dengan target yang jelas, waktu yang terukur, dan tanggung jawab yang tegas. Pastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Langkat mendorong penggunaan TKD tambahan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana.(rel)
