Fraksi Gerindra DPRD Medan : Bijak Menggunakan Medsos Biar Terhindar dari Pelanggaran Kode Etik
MEDAN (medanbicara.com) – Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung mengharapkan agar Kode Etik DPRD Kota Medan agar segera ditetapkan. Sehingga peraturan yang berisikan aturan moral dapat dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Medan.
“Bentuk preventif dan korektif ini menjadikan DPRD yang bermartabat dan memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Sehingga apabila kode etik tidak diberlakukan akan sangat beresiko untuk ke depannya,” sebut Dame Duma saat ditanya wartawan terkait Rancangan Peraturan (Ranperda) DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan kemarin.
Menurutnya, kode Etik merupakan hal terpenting dan menjadi pilar dasar mengapa kinerja pemerintahan. Di mana, kemampuan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya dapat memahami secara baik, dan benar peran dan fungsi serta tugas-tugasnya.
“Untuk itulah perlunya kita memahami dan melaksanakan segala ketentuan yang nantinya diatur di dalam rancangan peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan tersebut,” kata Dame.
Dilanjutkannya lagi, Fraksi Gerindra DPRD Medan berpandangan bahwa setiap anggota DPRD di dalam setiap tindakannya haruslah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Anggota DPRD harus bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil dan wajib mematuhi Kode Etik.
Maka itu sangat diharapkan, bahwa setiap anggota DPRD sudah seharusnya selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Begitu juga dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.
Bahkan, setiap anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Medan. Dame menyebutkan anggota DPRD harus menghindari prilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPRD, baik di dalam gedung DPRD maupun di luar.
Bahkan, anggota DPRD diajak agar bijak menggunakan Media sosial (Medsos) sehingga terhindar daripada pelanggaran kode etik. Anggota DPRD hendaknya dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (rel/za)
