Dilanjutkannya, pada tanggal 15 Mei 2024, penyidik pembantu Aiptu Robet Padli telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana serta akan meminta keterangan ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ahli Bank Indonesia dan juga dari BAPPEBTI terhadap dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai pasal 378 KUHPidana
“Dalam pemberitahuan SP2HP tanggal 7 Januari 2025 disampaikan hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai pasal 378 KUHPidana tidak cukup bukti dan akan dihentikan pendidikannya, ” ujarnya
Dalam perkara yang dilaporkan oleh pelapor, penyidik Polres Asahan beserta Kasat Reskrim Polres Asahan dan Kanit Ekonomi yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap proses hukum pidana perkara ini bukan Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut, sehingga pihaknya menduga adanya dugaan kejanggalan dalam proses perkara terkait laporan polisi nomor : LP/B/433/VI/2023/ SPKT/ Polres Asahan / Polda Sumut tahun 2023 sampai tahun 2025 dan tiba-tiba tahun 2025 perkara proses pidana tersebut di SP3 tahun 2025
“Kami sebagai kuasa hukumnya klien kami bermohon dan meminta kepada Bapak Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri untuk turut memeriksa terkait ketidak profesionalis anggota Polri di Jajaran Polres Asahan yaitu Kapolres Asahan Cq Kasat Reskrim cq Kanit Ekonomi beserta dengan penyidik yang dimana perkara ini sudah berjalan mulai tahun 2023 sampai hingga saat ini terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai pasal 378 KUHPidana yang sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi beserta gelar perkara dan selanjutnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan akan tetapi tiba-tiba di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut dengan alasan tidak cukupnya bukti, ” tegas Firnando DD Pangaribuan S. H, sembari menambahkan tembus annya disampaikan ke Kapolda Sumut, Pimpinan Kompnas di Jakarta, Pimpinan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kapolres Asahan di Kisaran. (man)
